Lonjakan Kasus Kekerasan Seksual di NTB: Ratusan Korban Teridentifikasi dalam Setahun Terakhir
Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi tantangan serius terkait perlindungan perempuan dan anak. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB mengungkap fakta mencengangkan: sebanyak 976 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat sejak awal tahun 2024 hingga pertengahan tahun 2025.
Angka ini menyoroti kerentanan kelompok rentan ini, dengan 603 kasus di antaranya menyasar anak-anak. Kondisi ini mendorong berbagai pihak untuk mengambil tindakan nyata. Suara Perempuan Nusantara (SPN) menggelar lokakarya bertajuk "Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender: Merawat Solidaritas, Menguatkan Strategi". Kegiatan ini mengumpulkan puluhan aktivis muda dari berbagai latar belakang, termasuk organisasi kampus, kelompok mahasiswa, dan komunitas masyarakat sipil, untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan pelik ini.
Ketua SPN, Nur Khotimah, menyoroti bahwa sebagian besar kasus kekerasan terjadi di lingkungan rumah tangga (domestik), dengan kekerasan seksual menjadi bentuk yang paling sering dilaporkan. Ia menekankan pentingnya perubahan pola pikir dan strategi kolektif untuk mencegah kekerasan sejak dini. Anak muda, menurutnya, harus berperan aktif dalam mencari solusi.
Lokakarya tersebut menghadirkan dua narasumber utama:
- Ririn Hayudiani (Ketua LPSDM)
- Yan Mangandar Putra (Ketua PBH Mangandar NTB)
Ririn Hayudiani membuka diskusi dengan menyatakan bahwa NTB berada dalam "situasi darurat kekerasan" yang tidak bisa diabaikan. Data dan fakta menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak menjadi korban utama, dan cara pandang yang marginalisasi mereka justru dilegitimasi atas nama agama, adat, politik, dan ekonomi. Ia menekankan pentingnya analisis gender dan interseksionalitas dalam memahami akar permasalahan ini.
Yan Mangandar Putra menyoroti rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu kekerasan seksual dan kuatnya stigma terhadap korban. Bahkan, dalam kasus-kasus yang ditangani di lembaga pendidikan berbasis agama, kecenderungan untuk membela pelaku masih sangat kuat. Ia mengajak seluruh peserta untuk berdiskusi dan bergerak bersama, tanpa memandang latar belakang komunitas masing-masing.
Para peserta lokakarya, yang berasal dari berbagai organisasi mahasiswa, menyambut baik inisiatif ini. Mereka merasa memiliki ruang untuk bersuara dan menyusun langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah kekerasan. Dukungan penuh juga diberikan oleh Institut Kapal Perempuan, lembaga yang fokus pada pendidikan kritis, pemberdayaan perempuan akar rumput, dan advokasi kebijakan responsif gender.
SPN berkomitmen untuk menjadikan hasil lokakarya sebagai landasan dalam menyusun agenda tindak lanjut, termasuk:
- Penguatan edukasi gender berbasis komunitas
- Pelatihan penanganan kasus kekerasan
- Inisiasi forum lintas kampus dan komunitas untuk advokasi kebijakan daerah yang lebih berpihak pada korban
Nur Khotimah menegaskan bahwa lokakarya ini bukan hanya sekadar acara satu hari, tetapi juga simbol perlawanan terhadap normalisasi kekerasan dan budaya diam. Gerakan ini bertujuan untuk menciptakan masa depan NTB yang lebih adil bagi semua, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang selama ini kurang diperhatikan. Di akhir acara, seluruh peserta menyatakan komitmen untuk menjaga keberlanjutan agenda ini dan membentuk forum pemantau kekerasan berbasis gender di tingkat kampus dan komunitas.