Peningkatan Kasus Kekerasan di Papua: Catatan Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya insiden kekerasan di berbagai wilayah Papua selama periode Januari hingga Juni 2025. Data yang dihimpun menunjukkan adanya 40 kasus kekerasan yang tercatat, menandai eskalasi situasi keamanan dan hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, menyoroti bahwa tren kekerasan, khususnya yang melibatkan kekerasan bersenjata, terus berulang dan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM Papua di Kota Jayapura, yang menyoroti urgensi penanganan masalah ini.

Detail Kasus dan Distribusi Geografis

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui pemantauan media dan Sistem Pengaduan HAM (SPH), mayoritas kasus kekerasan yang tercatat melibatkan kontak senjata dan penembakan, dengan total 27 insiden. Selain itu, terdapat 11 kasus penganiayaan, satu kasus perusakan properti, dan satu kasus kerusuhan. Beberapa insiden bahkan melibatkan kombinasi berbagai bentuk kekerasan, memperburuk dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

Kabupaten Yahukimo muncul sebagai wilayah dengan jumlah kasus kekerasan tertinggi, yaitu 8 kasus. Intan Jaya menyusul dengan 7 kasus, sementara Kota Jayapura mencatat 5 kasus. Kabupaten Puncak dan Jayawijaya masing-masing memiliki 3 kasus, dan Yalimo serta Paniai masing-masing melaporkan 2 kasus. Nabire, Teluk Bintuni, Dogiyai, dan Kota Sorong masing-masing mencatat satu kasus kekerasan.

Sorotan Kasus di Yahukimo

Kabupaten Yahukimo menjadi pusat perhatian karena serangkaian insiden signifikan. Salah satu peristiwa yang menonjol adalah serangan terhadap tujuh guru dan tenaga kesehatan yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata. Serangan ini mengakibatkan kematian seorang guru bernama Rosalin Rerek Sogen, sementara enam lainnya mengalami luka-luka serius. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran tentang keselamatan pekerja kemanusiaan dan tenaga pendidik di daerah terpencil.

Selain itu, terjadi penyerangan terhadap 16 pendulang emas di Kabupaten Yahukimo pada awal April 2025. Dalam kejadian tragis ini, seluruh 16 pendulang emas ilegal dilaporkan meninggal dunia. Kasus ini menyoroti kompleksitas masalah pertambangan ilegal dan dampaknya terhadap keamanan dan kehidupan masyarakat.

Upaya Komnas HAM

Komnas HAM Papua terus melakukan pemantauan dan investigasi terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut. Upaya ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang akurat, mengidentifikasi pelaku, dan merekomendasikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Komnas HAM juga berupaya menjalin dialog dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan kelompok sipil, untuk mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Komnas HAM menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia bagi seluruh warga Papua. Lembaga ini juga mendorong pemerintah dan aparat keamanan untuk mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua, dengan tetap menghormati prinsip-prinsip HAM dan hukum humaniter.