Tim kuasa hukum Presiden Joko Widodo mendesak Polda Metro Jaya untuk segera mengambil tindakan tegas terkait laporan dugaan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan isu ijazah palsu. Desakan ini disampaikan mengingat implikasi isu tersebut yang dianggap telah mengganggu stabilitas politik dan merugikan reputasi Presiden.

Rivai Kusumanegara, salah satu anggota tim kuasa hukum, menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan kasus ini dua bulan lalu dan berharap pihak kepolisian segera menentukan status laporan tersebut, apakah layak ditingkatkan ke tahap penyidikan atau dihentikan. "Kami sebagai kuasa hukum Pak Jokowi dalam kesempatan ini meminta pihak Polda Metro Jaya untuk tegas mengambil sikap menuntaskan penyelidikan yang sudah kami laporkan, agar diputuskan apakah ini layak untuk naik ke penyelidikan atau dihentikan," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, menekankan hak pelapor untuk meminta kejelasan proses hukum.

Rivai juga menyatakan keyakinannya bahwa laporan yang diajukan memiliki bukti yang kuat, termasuk bukti surat, saksi-saksi, keterangan ahli, dan petunjuk lainnya. Ia berharap Polda Metro Jaya dapat segera meningkatkan status laporan ke tahap penyidikan.

Senada dengan Rivai, Yakup Hasibuan, anggota tim kuasa hukum lainnya, juga menyampaikan harapan agar Polda Metro Jaya dapat terus menindaklanjuti laporan tersebut. Ia memahami bahwa proses hukum membutuhkan waktu, namun berharap prosesnya berjalan lancar tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. "Kita berharap ini tidak ada intervensi dari manapun tidak terpengaruh pihak manapun, sehingga jelas, clear, hitam putih. Kalau memang ada unsur pidananya mohon segera diproses," tegas Yakup.

Berikut poin-poin penting yang disampaikan tim kuasa hukum:

• Mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan pencemaran nama baik Presiden Jokowi.
• Meminta kejelasan status laporan, apakah ditingkatkan ke penyidikan atau dihentikan.
• Menegaskan keyakinan atas bukti-bukti yang kuat dalam laporan.
• Mengharapkan proses hukum berjalan tanpa intervensi dari pihak manapun.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut nama baik seorang tokoh publik dan berpotensi mempengaruhi stabilitas politik. Perkembangan kasus ini akan terus dipantau oleh berbagai pihak.