Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menjalankan program ambisius untuk merevitalisasi lahan tambak seluas 20 ribu hektar di sepanjang pesisir utara Jawa (Pantura). Inisiatif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas perikanan, tetapi juga secara signifikan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat setempat, dengan proyeksi mencapai 119.100 lapangan kerja.

Tinggal Hermawan, Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, menjelaskan bahwa fokus utama revitalisasi adalah tambak-tambak yang saat ini tidak produktif atau beroperasi dengan sistem tradisional. Kondisi umum tambak-tambak ini meliputi rendahnya produktivitas, ketiadaan tandon air, dan tidak adanya instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Program revitalisasi ini bertujuan untuk mengubah lahan-lahan tersebut menjadi area budidaya perikanan yang modern, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi tinggi, dengan komoditas utama berupa ikan nila salin.

Program ini diproyeksikan akan membawa transformasi signifikan pada sistem budidaya perikanan di wilayah Pantura. Peningkatan produktivitas menjadi salah satu tujuan utama, yang akan mendukung kebijakan swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. Lebih jauh, revitalisasi ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah tersebut.

Dengan alokasi lahan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan seluas 20.413,25 hektar, program ini menjangkau empat kabupaten di Jawa Barat:

• Kabupaten Bekasi: 8.188,49 hektar (Kecamatan Babelan, Cabangbungin, Muaragembong, Tarumajaya)
• Kabupaten Karawang: 6.979,51 hektar (Kecamatan Batujaya, Cibuaya, Cilamaya Wetan, Pakisjaya, Tirtajaya)
• Kabupaten Subang: 2.369,76 hektar (Kecamatan Blanakan, Legonkulon, Pusakanagara, Sukasari)
• Kabupaten Indramayu: 2.875,48 hektar (Kecamatan Cantigi, Kandanghaur, Losarang, Pasekan, Sindang)

KKP terus berupaya mensosialisasikan program ini kepada masyarakat luas. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu, menekankan pentingnya sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk camat, kepala desa, dan dinas kelautan dan perikanan dari keempat kabupaten yang terlibat.

Sebelumnya, KKP juga telah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahap I dan II untuk memastikan bahwa program revitalisasi ini ramah lingkungan dan berkelanjutan. Rencananya, sosialisasi lanjutan akan segera dilakukan kepada masyarakat di 49 desa yang menjadi bagian dari program. Selain itu, penandatanganan nota kesepakatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan keempat pemerintah kabupaten juga akan segera dilaksanakan.

KKP menargetkan pelaksanaan ground breaking pada tahun ini sebagai tanda dimulainya revitalisasi tambak di Pantura Jawa Barat. Langkah ini menandai komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan sektor perikanan budidaya yang berkelanjutan.