Jakarta, - Tim kuasa hukum Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti adanya indikasi politisasi dalam isu dugaan ijazah palsu yang menerpa kliennya. Rivai Kusumanegara, salah satu anggota tim hukum, mengungkapkan bahwa narasi yang berkembang cenderung mengarah pada upaya mengisolasi Jokowi dari lingkungan pemerintahan dan masyarakat.

"Kami memiliki bukti video yang menunjukkan adanya pihak-pihak, yang mengaku sebagai peneliti, melontarkan pernyataan yang mengarah pada upaya mengasingkan Pak Jokowi, sehingga beliau tidak dapat berinteraksi dengan pejabat lainnya," ujar Rivai dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (15/6/2025).

Rivai menilai, narasi tersebut telah melenceng jauh dari tujuan awal, yaitu mencari kebenaran terkait keabsahan ijazah Jokowi. Ia menduga, tujuan sebenarnya adalah untuk merusak citra dan kredibilitas Jokowi di mata publik.

"Kami menduga kuat bahwa ini adalah upaya untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan Pak Jokowi," tegasnya.

Lebih lanjut, Rivai menyoroti adanya upaya untuk menarik isu ini ke ranah politik yang lebih luas. Ia melihat adanya indikasi bahwa pihak-pihak tertentu ingin melemahkan kekuatan politik Jokowi dengan memanfaatkan isu ijazah.

"Semakin terlihat bahwa kegiatan mereka ini bukan lagi bersifat mencari kebenaran atau kegiatan akademis. Banyak pernyataan yang sangat jelas menunjukkan bahwa ini sudah berbau politis," kata Rivai.

Rivai juga menyinggung adanya pihak yang mengklaim diri sebagai peneliti yang memperluas isu di media sosial, bahkan menyeret nama Wakil Presiden dan mengaitkannya dengan upaya pemakzulan.

Tim hukum Jokowi menegaskan bahwa kasus ini telah ditangani oleh pihak kepolisian dan dinyatakan selesai karena tidak ditemukan adanya unsur pidana. Rivai menyayangkan bahwa upaya hukum yang telah ditempuh sebelumnya tidak membuahkan hasil.

"Semua upaya hukum, proses hukum, sudah dijalankan, nyatanya tetap ditolak," pungkasnya.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan nama besar Presiden Jokowi dan berpotensi menimbulkan kegaduhan politik. Tim hukum Jokowi berharap agar masyarakat dapat mencermati isu ini dengan bijak dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi yang tidak bertanggung jawab.