Jakarta Berencana Bentuk Komisi Film untuk Dorong Industri Perfilman
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membentuk sebuah komisi film yang bertujuan untuk mendukung dan mengembangkan industri perfilman di ibu kota. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkapkan bahwa Jakarta Film Commission (JFC) ditargetkan akan terealisasi pada tahun 2027.
Inisiatif ini diumumkan dalam acara Jakarta Future Festival yang mengangkat tema diskusi 'Mengembangkan Jakarta Kota Sinema' di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Rano Karno menjelaskan bahwa pembentukan komisi film ini terinspirasi dari kota-kota besar di dunia yang telah memiliki lembaga serupa untuk memajukan perfilman mereka.
"Di berbagai kota maju di dunia, seperti Busan yang memiliki Busan International Film Festival, Tokyo, Hong Kong, dan Belanda, masing-masing memiliki film commission sendiri," ujar Rano Karno dalam presentasinya.
Menurutnya, Jakarta Film Commission akan bertugas mengatur seluruh infrastruktur perfilman di Jakarta. Rano Karno mencontohkan keberhasilan Hong Kong Film Commission yang mampu mendanai hingga 40 produser film muda dengan anggaran mencapai USD 2 juta per film. Ia meyakini bahwa Jakarta memiliki potensi untuk melakukan hal serupa.
"Artinya, Jakarta mampu melakukan itu. Pengalaman saya selama puluhan tahun, bahkan saat membuat 'Si Doel Anak Sekolahan', tidak ada bank yang bersedia memberikan kredit untuk pembuatan film hingga saat ini," ungkap Rano Karno.
Rano Karno berharap bahwa dengan hadirnya Jakarta Film Commission pada tahun 2027, Jakarta akan memiliki lembaga yang profesional dan mampu menyelenggarakan festival film internasional. Ia menekankan bahwa JFC akan menjadi lembaga independen yang dikelola oleh tenaga profesional, bukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"JFC akan menjadi lembaga tersendiri dan dikelola oleh profesional, bukan BUMD," tegasnya.
Rano Karno menambahkan bahwa keberadaan film commission di berbagai kota maju di dunia seringkali melibatkan peran serta sektor swasta, bahkan dari negara-negara kecil. Ia menjelaskan bahwa pembiayaan untuk perfilman biasanya tidak sepenuhnya berasal dari pemerintah, melainkan didukung oleh kekuatan finansial dari kota itu sendiri.