Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Nasdem, Rajiv, mengungkapkan kekecewaannya terhadap praktik curang yang dilakukan oleh sejumlah oknum agen pupuk. Praktik ini dinilai menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

Rajiv, yang mewakili daerah pemilihan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, menyatakan bahwa dirinya menerima banyak keluhan dari petani terkait sulitnya mengakses pupuk bersubsidi. Para petani mengeluhkan adanya permainan harga dan persyaratan yang memberatkan dari pihak agen. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat pemerintah saat ini tengah berupaya keras meningkatkan produktivitas pertanian nasional.

"Dalam masa reses ini, saya turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Keluhan yang paling banyak kami terima adalah terkait pupuk subsidi yang dipersulit oleh agen," ujar Rajiv.

Politisi tersebut menegaskan bahwa tindakan oknum agen tersebut bertentangan dengan semangat pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan. Rajiv menambahkan bahwa surplus beras yang dicapai tahun ini, yang mencapai hampir 4 juta ton, seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan petani, bukan malah mempersulit mereka.

"Kami dari Komisi IV DPR RI meminta dengan tegas kepada para agen untuk tidak mempersulit petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Kita semua harus mendukung program swasembada pangan yang sedang digalakkan pemerintah," tegasnya.

Rajiv juga mengingatkan para agen untuk tidak bermain-main dengan harga pupuk bersubsidi. Ia mengancam akan menindak tegas agen yang terbukti melakukan praktik kecurangan.

"Jangan sampai ada agen yang nakal dan memainkan harga pupuk subsidi. Ini sangat merugikan petani," imbuhnya.

Lebih lanjut, Rajiv mengultimatum oknum agen yang berani mempersulit petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Ia mengancam akan mencabut izin usaha agen yang terbukti melakukan pelanggaran.

Selain masalah pupuk, Rajiv juga menyoroti persoalan penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan). Ia mengungkapkan bahwa banyak kelompok tani yang mengeluhkan bahwa penerima program alsintan bukanlah petani langsung, melainkan pihak-pihak lain yang kemudian menyewakan alsintan tersebut kepada petani. Praktik ini dinilai tidak efektif dan justru membebani petani.

"Kami akan meminta mitra Komisi IV DPR RI untuk menindak tegas agen-agen nakal yang mempersulit penyaluran pupuk bersubsidi. Kami juga akan menindaklanjuti keluhan terkait penyaluran alsintan yang tidak tepat sasaran," pungkas Rajiv.