Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menekankan urgensi pembenahan sistem perpajakan nasional sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas keuangan negara. Penegasan ini disampaikan saat pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/6/2025).

Dalam sambutannya, Sri Mulyani menyoroti meningkatnya kebutuhan anggaran negara yang harus diimbangi dengan kinerja penerimaan yang optimal. Beliau menjelaskan bahwa tekanan terhadap anggaran terus bertambah seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan keamanan. Alokasi anggaran negara mencakup berbagai sektor krusial seperti bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, pengembangan infrastruktur, serta penguatan ketahanan nasional.

Sri Mulyani secara khusus menyoroti peran vital Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memastikan keberlanjutan fiskal. Modernisasi sistem pajak melalui pemanfaatan teknologi menjadi prioritas utama. Implementasi sistem core tax yang sedang berjalan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada wajib pajak, sekaligus mengoptimalkan pengumpulan penerimaan pajak secara akuntabel dan adil.

"Perbaikan sistem core tax adalah kunci. Kita harus memastikan sistem ini berfungsi optimal dalam melayani wajib pajak dengan mudah dan menjalankan tugas mengumpulkan penerimaan pajak secara efisien, akuntabel, dan adil," tegas Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan perlunya transformasi organisasi yang mencakup aspek struktur, fungsi, dan sumber daya manusia. Penataan kelembagaan juga berlaku untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yang memiliki peran strategis dalam menjaga perekonomian nasional di tengah fluktuasi perdagangan global.

"Perdagangan internasional menjadi arena kompetisi bahkan konfrontasi. Bea Cukai harus mampu mengantisipasi berbagai tantangan tersebut," ujarnya.

Menyadari kompleksitas tantangan yang semakin meningkat akibat perubahan geopolitik global, Sri Mulyani menekankan pentingnya fungsi intelijen dalam mendeteksi potensi kerawanan di tengah fragmentasi rantai pasok dan dinamika politik internasional. Di sisi lain, ekspektasi publik terhadap kinerja lembaga pajak dan bea cukai terus meningkat. Media sosial menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan secara terbuka.

"Pajak dan Bea Cukai akan terus menjadi sorotan publik. Masyarakat akan terus menyampaikan pandangan dan aspirasi, menuntut akuntabilitas karena merasa sebagai pembayar pajak. Mereka menuntut negara dan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik dan merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkan," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani meminta seluruh jajaran penerimaan negara untuk menjawab tantangan ini dengan pendekatan yang tegas namun tetap humanis. Kepemimpinan yang peduli dan mampu membangun kepercayaan menjadi kunci dalam meningkatkan penerimaan dan mendukung perbaikan ekonomi nasional.

"Lakukan edukasi, lakukan pendekatan yang manusiawi, namun pada saat yang sama, tunjukkan wibawa dan ketegasan," pungkas Sri Mulyani. Arahan ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Kemenkeu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan nasional.