Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus melakukan penataan dan penguatan struktur pemerintahan dengan membentuk sejumlah lembaga baru. Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis untuk mengatasi berbagai tantangan dan mencapai tujuan pembangunan nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyampaikan bahwa pembentukan lembaga-lembaga baru ini merupakan respons terhadap dinamika dan kompleksitas pengelolaan keuangan negara di masa depan. Inisiatif ini bukan hanya terbatas pada pembentukan kementerian baru, tetapi juga lembaga-lembaga lain yang memiliki peran spesifik dalam menjalankan roda pemerintahan.

Beberapa lembaga baru telah dibentuk dan mulai menjalankan tugasnya, sementara yang lain masih dalam tahap perencanaan. Salah satu lembaga yang menjadi prioritas adalah Badan Penerimaan Negara (BPN), yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerimaan negara.

Berikut adalah daftar lembaga-lembaga baru yang telah dibentuk atau sedang dalam proses pembentukan:

• Badan Gizi Nasional (BGN): Lembaga ini bertugas melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. BGN dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan memiliki anggaran yang signifikan untuk memastikan keberhasilan program MBG.

• Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara): Lembaga ini bertugas mengelola investasi dengan aset yang sangat besar, mencapai US$ 900 miliar. Danantara diharapkan menjadi dana kekayaan negara terbesar di dunia dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

• Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin): Lembaga ini dibentuk untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. BP Taskin menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 melalui berbagai program intervensi yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

• Badan Penyelenggara Haji: Lembaga ini bertugas memastikan keberangkatan jamaah haji dengan aman dan meningkatkan kenyamanan selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Badan Penyelenggara Haji terpisah dari Kementerian Agama agar dapat fokus pada tujuan utama tersebut.

• Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus: Lembaga ini bertugas memonitor dan mengawasi program-program kerja para menteri untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara.

• Badan Intelijen Keuangan (BIK): Lembaga ini berada di bawah Menteri Keuangan dan bertugas mengumpulkan dan menganalisis informasi keuangan untuk mendukung pengambilan kebijakan dan mencegah tindak pidana keuangan.

• Dewan Ekonomi Nasional (DEN): Lembaga ini bertugas sebagai think tank yang memberikan masukan dan rekomendasi kepada Presiden terkait kebijakan ekonomi. DEN fokus pada identifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan memberikan solusi untuk mengatasinya.

Pembentukan lembaga-lembaga baru ini menunjukkan komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam meningkatkan kinerja pemerintahan, mengatasi berbagai tantangan, dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan struktur pemerintahan yang lebih kuat dan efektif, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemajuan yang signifikan di berbagai bidang.