Polemik Kuota Haji 2026: Tim Pengawas DPR Soroti Perbedaan Pernyataan BP Haji dan Kementerian Agama

Polemik mengenai kuota haji Indonesia tahun 2026 mencuat ke permukaan, memicu reaksi dari Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Hal ini bermula dari pernyataan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) yang mengindikasikan adanya potensi pemangkasan kuota haji oleh Pemerintah Arab Saudi hingga 50 persen.

Perbedaan Pernyataan yang Membingungkan

Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan bahwa wacana pengurangan kuota tersebut muncul dalam pertemuan dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah. Irfan menyebut bahwa negosiasi sedang berlangsung terkait rencana peralihan manajemen haji dari Kementerian Agama ke BP Haji.

Namun, pernyataan ini kontras dengan penegasan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, yang mengaku tidak pernah mendengar isu pemangkasan kuota haji. Nasaruddin, yang juga menjabat sebagai Amirul Hajj, menegaskan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini berjalan lebih tertib meskipun menghadapi beberapa kendala.

Kritik Timwas DPR terhadap BP Haji

Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyayangkan perbedaan pernyataan antara BP Haji dan Kementerian Agama. Cucun menilai bahwa situasi ini justru membingungkan masyarakat. Ia menekankan bahwa belum ada pengumuman resmi dari Pemerintah Arab Saudi terkait kuota haji tahun depan dan menyayangkan BP Haji menyampaikan kabar yang belum terkonfirmasi.

"Ini seharusnya tidak disampaikan ke publik, apalagi jika belum ada dasar resmi, baik berupa surat maupun pernyataan dari pihak Arab Saudi. Sangat disayangkan jika pejabat publik menyampaikan hal-hal yang belum bisa dipertanggungjawabkan secara formal," ujar Cucun.

Cucun juga mengingatkan agar pihak-pihak terkait tidak terlalu percaya diri akan mampu menyelenggarakan haji dengan lebih baik jika belum terbukti. Ia menekankan bahwa pelaksanaan ibadah haji adalah proses kompleks dan penuh tantangan yang seringkali tidak terduga. Pemerintah Arab Saudi memiliki mekanisme tersendiri yang harus dihormati dan diadaptasi.

"Oleh karena itu, saya minta agar pernyataan-pernyataan yang belum jelas sumbernya dihentikan. Ini penting agar masyarakat tidak bingung dan tetap tenang," pesan Cucun.

Pengumuman resmi mengenai kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi diharapkan akan disampaikan pada 15 Muharram 1447 H melalui platform Mashar Nusuk.