Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyoroti keterlambatan distribusi katering makanan bagi jemaah haji Indonesia. Insiden yang terjadi pada tanggal 14 Zulhijah 1446 H ini memicu kekhawatiran dan mendorong Komisi VIII DPR untuk meminta pertanggungjawaban Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Limited.

Anggota Komisi VIII DPR, Dini Rahmania, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada. Ia berpendapat bahwa masalah utama bukanlah ketersediaan makanan, melainkan pada kelemahan sistem distribusi, kurangnya antisipasi terhadap perubahan jadwal kepulangan jemaah, serta minimnya pengawasan real-time di lapangan. Keterlambatan ini berdampak pada terhambatnya pasokan makanan kepada jemaah selama dua hari, yakni 14-15 Dzulhijjah 1446 H.

Untuk mengatasi masalah ini, Dini mengusulkan beberapa langkah perbaikan yang komprehensif, di antaranya:

• Penerapan Sistem Pengawasan Distribusi Berbasis Teknologi: Pemanfaatan teknologi diyakini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemantauan distribusi makanan. Sistem ini memungkinkan pelacakan real-time dan identifikasi potensi masalah sejak dini.
• Penyediaan Buffer Stock: Pembentukan buffer stock atau cadangan makanan sangat penting untuk mengantisipasi gangguan yang mungkin terjadi dalam rantai pasokan. Cadangan ini dapat digunakan untuk menutupi kekurangan pasokan akibat kendala logistik atau operasional.
• Seleksi Ketat Mitra Katering: Proses seleksi mitra katering harus diperketat dengan mempertimbangkan kapasitas dan rekam jejak perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mitra yang dipilih memiliki kemampuan dan komitmen yang kuat untuk menyediakan layanan yang berkualitas dan tepat waktu.

Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar telah menyampaikan adanya keterlambatan distribusi makanan kepada jemaah haji. Ia menjelaskan bahwa katering seharusnya disiapkan oleh dapur penyedia makanan yang dikoordinasi oleh BPKH Limited. Sebagai solusi sementara, jemaah yang tidak mendapatkan makanan diberikan kompensasi uang.

BPKH Limited sendiri telah menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan ini. Mereka mengakui adanya kendala teknis di lapangan yang menyebabkan distribusi makanan belum optimal. Gangguan operasional pada beberapa mitra dapur menjadi salah satu faktor penyebabnya. Sebagai alternatif, BPKH Limited menyediakan pengganti makanan seperti nasi bukhari, shawarma, dan makanan siap saji (Ready To Eat/RTE). Meskipun demikian, mereka menyadari bahwa solusi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan jemaah.

Komisi VIII DPR berencana untuk meminta pertanggungjawaban resmi dari BPKH Limited dalam rapat kerja mendatang. Hal ini menunjukkan keseriusan DPR dalam menanggapi masalah ini dan memastikan bahwa sistem distribusi konsumsi haji dapat berjalan lebih baik di masa depan.

Keterlambatan distribusi konsumsi haji menjadi catatan penting dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistem yang komprehensif sangat dibutuhkan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas layanan dan memastikan kesejahteraan jemaah haji Indonesia.