Polemik terkait empat pulau di wilayah Tapanuli Tengah (Tapteng) yang kini masuk ke dalam wilayah administratif Sumatera Utara (Sumut) terus bergulir. Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, angkat bicara menanggapi isu yang menyebut penetapan ini sebagai 'hadiah' untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang juga merupakan mertua dari Gubernur Sumut, Bobby Nasution.

Masinton Pasaribu, politisi dari PDI Perjuangan, menegaskan bahwa polemik ini tidak memiliki kaitan dengan agenda politik tertentu. Ia meyakini bahwa proses penetapan wilayah empat pulau tersebut telah berlangsung lama dan melibatkan berbagai pihak terkait.

"Saya tidak melihat adanya latar belakang politik dalam hal ini. Proses ini sudah berjalan lama," ujar Masinton kepada awak media, Sabtu (14/6/2025).

Menurut Masinton, isu mengenai penetapan wilayah empat pulau ini bukanlah hal baru. Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi telah lama membahas solusi terkait permasalahan ini. Ia juga menambahkan bahwa aparatur pemerintahan daerah di Tapanuli Tengah telah mengetahui dan mengikuti perkembangan isu ini sejak lama.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution juga telah menanggapi isu serupa. Ia membantah keras anggapan bahwa penetapan empat pulau tersebut merupakan hadiah untuk Presiden Jokowi.

"Jika ini memang hadiah untuk Pak Jokowi, mengapa tidak dipindahkan saja ke Solo? Wilayah ini berada di Tapteng, jadi hadiahnya adalah untuk Bupati Tapteng. Karena nanti, Bupati Tapteng yang akan mengeluarkan izin dan segala macam," tegas Bobby, Kamis (12/6/2025).

Bobby menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima dari Bupati Tapteng, tidak ada penduduk tetap yang mendiami pulau-pulau tersebut. Ia juga menyatakan kesediaannya untuk membahas kembali polemik ini bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mencari solusi yang terbaik.

Berikut adalah daftar pulau yang menjadi sorotan dalam polemik ini:

• Pulau A
• Pulau B
• Pulau C
• Pulau D

Penetapan batas wilayah antar daerah memang seringkali menjadi isu sensitif. Pemerintah daerah diharapkan dapat duduk bersama dan berdialog secara konstruktif untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

Kejelasan status dan pengelolaan pulau-pulau ini penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.