Gelombang reformasi administrasi yang signifikan tengah melanda Vietnam. Majelis Nasional Vietnam baru-baru ini menyetujui rencana ambisius untuk merampingkan struktur pemerintahan dengan menggabungkan sejumlah provinsi dan kota. Langkah ini, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memangkas pengeluaran negara, diperkirakan akan berdampak pada puluhan ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Keputusan untuk mereduksi jumlah pemerintahan provinsi dan kota dari 63 menjadi hanya 34 merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mereformasi birokrasi Vietnam. Pemungutan suara di Majelis Nasional menunjukkan dukungan yang kuat terhadap rencana pemerintah, dengan 461 suara mendukung dan hanya satu suara menentang.

Tidak semua wilayah terkena dampak reformasi ini. Hanya 11 provinsi dan kota yang tetap tidak mengalami perubahan, sementara sisanya akan digabungkan. Langkah ini merupakan kelanjutan dari pemangkasan Kementerian dan Lembaga yang telah dilakukan sebelumnya, di mana jumlahnya dikurangi dari 30 menjadi 22, yang menyebabkan sekitar 23.000 PNS kehilangan pekerjaan.

Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra menggambarkan penggabungan ini sebagai reformasi terbesar sejak Vietnam merdeka pada tahun 1945. Dampak langsung dari penggabungan ini adalah perampingan sekitar 79.339 pejabat, yang berarti mereka harus mengundurkan diri, pensiun dini, atau mencari opsi lain. Pemerintah Vietnam berencana memberikan kompensasi kepada para PNS yang terdampak.

Salah seorang pejabat provinsi yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya atas situasi ini. Setelah mengabdi selama lebih dari 30 tahun, ia merasa terkejut dan sedih karena harus meninggalkan jabatannya. Meskipun ia akan menerima kompensasi, ia merasa masih mampu berkontribusi dan belum tahu apa yang akan dilakukannya di masa depan. Reformasi ini menandai perubahan signifikan dalam lanskap birokrasi Vietnam, dengan implikasi yang luas bagi para PNS dan struktur pemerintahan secara keseluruhan.

Beberapa poin penting dalam reformasi birokrasi Vietnam:

• Penggabungan Wilayah: Reduksi jumlah provinsi dan kota dari 63 menjadi 34.
• Pemangkasan Jumlah PNS: Sekitar 79.339 pejabat terdampak.
• Reformasi Terbesar: Menteri Dalam Negeri menyebutnya sebagai reformasi terbesar sejak 1945.
• Kompensasi: Pemerintah berencana memberikan kompensasi kepada PNS yang terdampak.

Reformasi ini merupakan langkah berani dari pemerintah Vietnam untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pengeluaran negara. Namun, implementasinya menimbulkan tantangan, terutama dalam hal pengelolaan dampak sosial dan ekonomi bagi para PNS yang terdampak.