Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), mengambil langkah proaktif dalam menanggapi isu pemindahan empat pulau yang sebelumnya merupakan bagian dari Aceh dan kini masuk ke wilayah administratif Sumatera Utara. Pada Jumat malam (13/6/2025), Mualem menggelar pertemuan tertutup yang dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk anggota Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI, perwakilan DPR Aceh, serta sejumlah rektor dari berbagai universitas.

Pertemuan yang berlangsung di restoran Pendopo Gubernur Aceh ini menjadi ajang untuk membahas secara mendalam implikasi dan solusi terkait sengketa wilayah tersebut. Kehadiran berbagai elemen pemerintahan dan akademisi menunjukkan keseriusan Pemerintah Aceh dalam menangani permasalahan ini secara komprehensif dan mencari jalan keluar yang terbaik bagi semua pihak. Pertemuan dimulai pukul 21.45 WIB, Mualem tiba di lokasi didampingi oleh Ketua DPR Aceh, Zulfadhli, serta beberapa anggota DPR dan DPD RI. Awak media hanya diberikan waktu singkat untuk mengambil gambar sebelum diminta untuk menunggu di luar ruang pertemuan. Pembatasan akses media ini mengindikasikan bahwa pembahasan yang dilakukan bersifat strategis dan memerlukan suasana yang kondusif.

Sebelumnya, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Syakir, menyampaikan harapan agar polemik ini dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan mengedepankan musyawarah. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusifitas wilayah dan menghindari segala tindakan yang dapat memicu konflik antara Aceh dan Sumatera Utara.

• Pertemuan tersebut bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan menentukan sikap resmi Pemerintah Aceh terkait sengketa wilayah tersebut.
• Pemerintah Aceh bertekad untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Syakir juga mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dalam mencari solusi terbaik.

Langkah yang diambil oleh Gubernur Aceh ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan daerah dan mencari solusi yang adil dan bijaksana dalam sengketa wilayah ini. Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan yang jelas dan terukur untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan konstruktif.