Aparat kepolisian berhasil membongkar praktik penambangan emas ilegal di Desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Operasi penegakan hukum ini berhasil mengamankan dua orang pelaku pada hari Jumat, setelah adanya laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas terlarang tersebut.

Iptu Alferdo Kisnanta, Kapolsek Singingi Hilir, mengonfirmasi penangkapan dua tersangka yang diketahui berinisial RS (32) dan AW (28). Keduanya merupakan warga setempat dan tertangkap tangan saat melakukan penambangan emas ilegal. Polisi menyita sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian dan saat ini kedua tersangka sedang menjalani proses hukum lebih lanjut di Mapolsek Singingi Hilir.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi yang diterima pihak kepolisian mengenai adanya aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah tersebut. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penggerebekan di lokasi yang dimaksud. Saat penggerebekan berlangsung, para pelaku kedapatan sedang beroperasi menggunakan mesin dompeng. Sayangnya, satu orang pelaku yang diketahui berinisial U berhasil melarikan diri ke area semak-semak di sekitar lokasi dan kini berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Selain menangkap pelaku, kami juga mengamankan sejumlah barang bukti," ujar Iptu Alferdo. Barang bukti yang disita meliputi mesin dompeng, mesin robin, dulang, alat isap pasir, selang, serta berbagai perlengkapan lain yang digunakan dalam aktivitas penambangan emas ilegal. Iptu Alferdo menegaskan komitmen kepolisian untuk tidak menoleransi segala bentuk kegiatan penambangan ilegal dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

"Kami menghimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak berwajib apabila menemukan aktivitas penambangan emas ilegal atau aktivitas mencurigakan lainnya di sekitar tempat tinggal mereka," tegasnya. Iptu Alferdo menambahkan bahwa penindakan terhadap penambangan ilegal merupakan wujud keseriusan aparat kepolisian dalam memberantas praktik ilegal yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan hidup dan memicu konflik sosial di masyarakat. Diharapkan, dengan peran serta aktif dari masyarakat, upaya penegakan hukum di wilayah ini dapat berjalan lebih efektif.

Penambangan emas ilegal menjadi perhatian serius karena dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Aktivitas ini seringkali dilakukan tanpa memperhatikan prosedur yang benar, sehingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran air dan tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, penambangan ilegal juga dapat memicu konflik sosial antara pelaku penambangan dengan masyarakat setempat, serta menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara.

Oleh karena itu, aparat kepolisian terus berupaya untuk memberantas praktik penambangan ilegal di seluruh wilayah hukumnya. Upaya ini dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pencegahan, penindakan, hingga sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya penambangan ilegal. Diharapkan, dengan upaya yang berkelanjutan, praktik penambangan ilegal dapat dihentikan dan lingkungan hidup dapat terjaga dengan baik.

Berikut adalah beberapa dampak negatif dari penambangan emas ilegal:

• Kerusakan lingkungan:
  • Pencemaran air dan tanah
  • Hilangnya keanekaragaman hayati
  • Erosi dan longsor
• Konflik sosial:
  • Perebutan lahan
  • Kriminalitas
  • Kekerasan
• Kerugian ekonomi negara:
  • Kehilangan potensi pendapatan pajak
  • Biaya pemulihan lingkungan
  • Biaya penegakan hukum

Untuk mengatasi masalah penambangan emas ilegal, diperlukan kerjasama dari semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, hingga pelaku usaha. Pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas dan tegas mengenai penambangan emas, serta memberikan sanksi yang berat bagi pelaku penambangan ilegal. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap penambangan ilegal. Masyarakat perlu berperan aktif dalam melaporkan aktivitas penambangan ilegal kepada pihak berwajib. Pelaku usaha perlu bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari kegiatan penambangan yang mereka lakukan.