Audit BPKP Ungkap Rangkaian Kejanggalan dalam Impor Gula yang Diduga Korups

Audit BPKP Temukan Lima Indikasi Penyimpangan dalam Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula

Seorang ahli auditor madya dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan sejumlah temuan krusial terkait dugaan korupsi dalam kegiatan importasi gula. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, auditor bernama Kristianto memaparkan lima indikasi penyimpangan yang ditemukan dalam proses importasi gula.

Kristianto, yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan terdakwa Charles Sitorus, mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI), menjelaskan bahwa penyimpangan tersebut terjadi sejak tahap pengajuan hingga penerbitan surat izin impor. Temuan ini menjadi sorotan utama dalam upaya mengungkap praktik-praktik yang merugikan keuangan negara.

Rincian Lima Penyimpangan yang Ditemukan:

1. Pengajuan Impor Tanpa Koordinasi Antar Kementerian: Proses pengajuan impor gula kristal mentah (raw sugar) yang seharusnya diolah menjadi gula kristal putih (GKP) untuk stabilisasi harga pasar, ternyata tidak didasarkan pada rapat koordinasi yang melibatkan berbagai kementerian terkait. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pengambilan keputusan dan potensi adanya kepentingan yang tidak transparan.

2. Impor Saat Produksi Dalam Negeri Cukup: Impor gula kristal mentah (GKM) untuk diolah menjadi GKP dilakukan pada saat produksi GKP dalam negeri dalam kondisi mencukupi. Ironisnya, importasi ini juga terjadi pada musim giling, yang seharusnya menjadi waktu panen dan produksi gula lokal. Kondisi ini memicu dugaan adanya upaya untuk menekan harga gula petani lokal dan menguntungkan pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam importasi.

3. Penjaminan Pasokan Tidak Dilakukan BUMN: Penjaminan pasokan untuk stabilisasi harga gula seharusnya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kapasitas dan tanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga. Namun, dalam kasus ini, penjaminan pasokan justru dilakukan oleh pihak lain, sehingga memunculkan pertanyaan tentang profesionalitas dan keberpihakan kepada kepentingan nasional.

4. Pengendalian Harga Seharusnya Melalui Impor GKP: Pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga GKP seharusnya dilakukan melalui impor GKP langsung, bukan melalui impor GKM. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian prosedur dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses importasi.

5. Penerbitan Izin Impor Tanpa Rekomendasi Kementerian Terkait: Penerbitan Persetujuan Impor (PI) gula kristal mentah tidak disertai dengan rekomendasi dari kementerian terkait, seperti Kementerian Perindustrian. Hal ini melanggar prosedur standar dan menimbulkan kecurigaan adanya praktik suap atau kolusi dalam penerbitan izin impor.

Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Charles Sitorus didakwa telah memperkaya sembilan perusahaan swasta dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Jaksa menyebutkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, dan beberapa pihak lainnya.

Charles Sitorus juga diduga tidak melaksanakan penugasan pembentukan stok gula nasional sesuai dengan Harga Patokan Petani (HPP). Sebaliknya, ia diduga melakukan kesepakatan dengan perusahaan swasta untuk mengatur harga jual gula kristal putih dari produsen gula rafinasi ke PT PPI, serta mengatur harga jual gula dari produsen kepada PT PPI di atas HPP. Perusahaan-perusahaan swasta yang terlibat dalam kesepakatan ini hanya memiliki izin untuk mengelola gula mentah menjadi gula kristal rafinasi untuk kepentingan industri makanan, bukan untuk mengelola gula kristal mentah impor menjadi gula kristal putih.

Selain itu, Charles Sitorus juga diduga melakukan distribusi gula kristal putih melalui distributor yang telah diatur berdasarkan kesepakatan dengan pihak-pihak tertentu. Ia juga diduga mengetahui bahwa persetujuan impor yang diterbitkan oleh Tom Lembong kepada sejumlah perusahaan tidak didasarkan pada rapat koordinasi antar kementerian dan tanpa rekomendasi dari Menteri Perindustrian.

Akibat perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 295,1 miliar. Jaksa meyakini bahwa Charles Sitorus melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus ini masih terus bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta, dan diharapkan dapat mengungkap secara tuntas praktik-praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan merusak tata niaga gula di Indonesia.