Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kebijakan peningkatan gaji hakim yang signifikan, mencapai hingga 280 persen. Langkah ini mendapat respons positif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang menekankan pentingnya menjaga independensi dan integritas para hakim sebagai respons atas peningkatan kesejahteraan ini.

Ketua DPR, Puan Maharani, dalam keterangan resminya pada hari Jumat (13/6/2025), menyatakan bahwa kenaikan gaji ini merupakan bagian dari upaya penguatan kelembagaan hukum melalui kebijakan fiskal yang berpihak. Puan berharap, dengan kesejahteraan yang lebih memadai, para hakim dapat menjalankan tugasnya secara independen dan profesional dalam menegakkan hukum. Kenaikan gaji ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para hakim untuk meningkatkan dan menjaga integritas mereka.

Prabowo Subianto dalam pengumumannya menyatakan bahwa tujuan utama dari kenaikan gaji hakim adalah untuk memperkuat sistem hukum nasional. Beliau menekankan bahwa peningkatan gaji ini merupakan bentuk penghargaan negara terhadap fungsi peradilan. Puan Maharani menambahkan bahwa peningkatan gaji juga harus diiringi dengan perbaikan integritas para hakim. Ia menegaskan bahwa kenaikan gaji ini merupakan wujud kepedulian negara agar integritas hakim tidak dapat dibeli. Puan juga menekankan bahwa integritas hanya dapat terjaga melalui pengawasan yang ketat dan penindakan tegas terhadap setiap pelanggaran.

Anggota Komisi III DPR, Hasbiallah Ilyas, juga menyampaikan pandangannya terkait kenaikan gaji hakim ini. Ia mengingatkan agar kasus suap terhadap hakim tidak terulang kembali. Hasbiallah menyoroti kasus yang terjadi pada tahun 2025, di mana empat hakim terlibat dalam kasus suap pengaturan putusan lepas (onslag) dalam perkara korupsi pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO). Keempat hakim tersebut adalah Muhammad Arif Nuryanta, Djuyamto, Agam Syarief Baharuddin, dan Ali Muhtarom. Hasbiallah Ilyas mengingatkan bahwa kasus-kasus tersebut menjadi catatan kelam dan tidak boleh terulang, apalagi sekarang negara telah menunjukkan niat baik dengan menaikkan gaji mereka.

Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji hakim di Indonesia yang bervariasi sesuai dengan golongan. Kenaikan tertinggi mencapai 280 persen dan diberikan kepada hakim golongan junior. Prabowo menegaskan bahwa semua hakim akan mendapat kenaikan gaji secara signifikan. Pemerintah berharap, dengan kenaikan gaji ini, para hakim dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan menjaga muruah keadilan di Indonesia. Rakyat menuntut keadilan, bukan permainan hukum, dan hakim sebagai representasi keadilan harus menjaga amanah tersebut.

Fokus pada Integritas dan Pengawasan

Diskursus mengenai kenaikan gaji hakim bukan hanya soal peningkatan kesejahteraan, melainkan juga menyentuh aspek fundamental dalam sistem peradilan: integritas. Kenaikan gaji diharapkan dapat meminimalisir potensi praktik korupsi dan suap yang dapat merusak citra peradilan. Namun, hal ini harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan mekanisme audit yang transparan. Tanpa adanya sistem pengawasan yang efektif, kenaikan gaji tidak akan memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas peradilan.

Tantangan dan Harapan

Kenaikan gaji hakim merupakan langkah maju dalam upaya reformasi sistem peradilan di Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Perlu adanya komitmen dari seluruh pihak, termasuk hakim, jaksa, pengacara, dan masyarakat, untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, adil, dan profesional. Harapan besar disematkan kepada para hakim untuk dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.