Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menggelar pertemuan penting di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Jumat (13/6/2025). Pertemuan ini menghadirkan sejumlah tokoh penting dari kalangan purnawirawan jenderal TNI dan Polri, memicu spekulasi mengenai agenda strategis yang dibahas.

Di antara para peserta yang hadir, terlihat nama-nama familiar seperti Jenderal (Purn) Wiranto, mantan Panglima ABRI yang memiliki pengalaman luas dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, hadir pula Letnan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang kini menjabat sebagai penasihat khusus Presiden Prabowo Subianto, menambah bobot diskusi dengan perspektif terkini dari lingkungan kepresidenan.

Tak hanya dari matra darat, pertemuan ini juga dihadiri oleh Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), serta Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU). Kehadiran para mantan pemimpin tertinggi dari ketiga angkatan menunjukkan fokus yang komprehensif terhadap berbagai aspek pertahanan negara.

Dari jajaran kepolisian, tampak hadir Jenderal Polisi (Purn) Sutanto dan Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri, keduanya mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Kehadiran mereka mengindikasikan pentingnya sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional.

Dalam sambutannya, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk membahas implementasi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024. DPN merupakan lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan dan strategi pertahanan negara secara komprehensif.

"Saya sebagai ketua harian Dewan Pertahanan Nasional berencana memberikan sedikit gambaran mengenai DPN dengan implementasinya sekaligus bisa mendapatkan pandangan-pandangan dari bapak-bapak sekalian dalam rangka pekerjaan Dewan Pertahanan Nasional," ujar Sjafrie saat membuka rapat.

Selain mengundang para purnawirawan jenderal, Menhan juga menggandeng sejumlah pakar dan akademisi untuk memberikan masukan dalam pembahasan DPN. Di antara mereka adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie, mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Bambang Kesowo, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, dan pakar hukum tata negara Refly Harun.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap dimensi pertahanan nirmiliter. Oleh karena itu, DPN melibatkan para akademisi dan pakar untuk memberikan masukan terkait aspek-aspek non-militer dalam pertahanan negara.

"Yang nantinya mungkin akan dilaksanakan diseminasi, kemudian juga interaksi, karena kita memahami ketika bicara pertahanan nirmiliter, ini bukan Kemenhan sebagai leading sector, tapi ada K/L lain yang memang sesuai dengan bidangnya," ujar Frega.

Brigjen Frega menambahkan bahwa hasil diskusi dalam pertemuan ini akan menjadi landasan awal bagi DPN dalam menjalankan tugasnya. Kolaborasi dan interaksi antar berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, akademisi, dan pakar, menjadi kunci keberhasilan DPN dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi pertahanan nasional yang efektif.

Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan DPN dapat menghasilkan kebijakan dan strategi pertahanan yang komprehensif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks di masa depan. Pertemuan ini menjadi langkah awal yang penting dalam memperkuat sistem pertahanan negara secara keseluruhan.

Beberapa poin yang menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut antara lain:

• Pembentukan dan implementasi Dewan Pertahanan Nasional (DPN).
• Peran purnawirawan jenderal TNI dan Polri dalam memberikan masukan strategis.
• Keterlibatan akademisi dan pakar dalam merumuskan kebijakan pertahanan nirmiliter.
• Pentingnya kolaborasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam memperkuat sistem pertahanan negara.

Pertemuan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pertahanan negara melalui pendekatan yang inklusif dan komprehensif, melibatkan berbagai elemen bangsa untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.