Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menegaskan perannya dalam merumuskan kebijakan umum terkait pertahanan negara, tanpa mengambil alih fungsi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Penjelasan ini disampaikan oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, untuk meluruskan potensi kesalahpahaman terkait pembentukan dewan tersebut.

Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menjelaskan bahwa fokus utama DPN adalah pada perumusan kebijakan pertahanan secara umum. Hal ini berbeda dengan Lemhanas, yang memiliki fokus pada ketahanan nasional secara lebih luas. Perbedaan ini mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Perbedaan mendasar ini menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan.

DPN berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia. Hal ini mencerminkan perhatian khusus pemerintah terhadap dimensi pertahanan nirmiliter. DPN melibatkan akademisi dan pakar dari berbagai bidang untuk memberikan masukan terkait aspek-aspek nirmiliter dalam pertahanan negara. Masukan ini akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang komprehensif dan relevan dengan tantangan zaman.

Dalam menjalankan tugasnya, DPN akan berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga (K/L) terkait. Kerja sama ini penting karena pertahanan nirmiliter melibatkan berbagai sektor, bukan hanya Kementerian Pertahanan. Diharapkan ada sinergi yang kuat antara DPN dan K/L terkait. Dengan sinergi tersebut, diharapkan akan dapat mewujudkan pertahanan negara yang kuat dan tangguh di segala bidang.

DPN baru-baru ini menyelenggarakan pertemuan dengan sejumlah tokoh penting dari berbagai latar belakang. Pertemuan ini bertujuan untuk menjaring masukan dan pandangan dari para ahli terkait isu-isu strategis yang relevan dengan pertahanan negara. Beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain:

• Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie
• Pakar hukum Purnomo Yusgiantoro
• Pakar hukum Hikmahanto Juwana
• Pengamat hukum Refly Harun
• Pengamat kebijakan publik Bambang Kesowo
• Jenderal (Purn) Wiranto
• Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman
• Laksamana (Purn) Siwi Sukma Adji
• Marsekal (Purn) Ida Bagus Putu Dunia
• Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto
• Mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri

Diskusi yang berlangsung dalam pertemuan tersebut diharapkan menjadi landasan awal bagi DPN dalam merumuskan langkah-langkah strategis ke depan. Menteri Pertahanan menekankan pentingnya interaksi dan kolaborasi antara DPN dan berbagai pihak terkait untuk memperkuat pertahanan negara.