Pemerintah Kota Jakarta Barat tengah mempersiapkan implementasi program pendidikan gratis di empat sekolah swasta terpilih. Program percontohan ini direncanakan akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026.

Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mendorong akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kepala Sekolah SMAS Budi Murni 2, Budiman Sihombing, mengungkapkan bahwa rencana ini telah dibahas secara intensif dalam rapat koordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat.

"Sesuai hasil rapat, program sekolah gratis ini ditargetkan mulai berlaku pada tahun ajaran 2025/2026," ujar Budiman, menekankan komitmen bersama untuk merealisasikan program ini secepatnya.

Skema pembiayaan program ini akan menggunakan sistem klaster, dimana alokasi dana dari Pemerintah Kota Jakarta Barat akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. SMAS Budi Murni 2 sendiri telah ditunjuk sebagai klaster I, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.550.000 per siswa per tahun.

Dana tersebut, menurut Budiman, akan dikelola oleh pihak sekolah untuk menutupi biaya pangkal dan biaya bulanan siswa. Namun, nominal bantuan ini masih akan dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan kecukupan dalam membiayai berbagai kebutuhan operasional sekolah, termasuk biaya pengembangan, perawatan gedung, asuransi, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Budiman juga menambahkan bahwa diskusi mengenai program ini telah berlangsung cukup lama antara pihak sekolah dan Sudin Pendidikan. Pembahasan meliputi berbagai aspek, mulai dari kesiapan pelaksanaan, perhitungan anggaran, hingga identifikasi kebutuhan-kebutuhan spesifik lainnya.

Empat sekolah swasta yang akan menjadi percontohan program ini berlokasi di wilayah Kecamatan Grogol Petamburan dan Kebon Jeruk. Kepala Sudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat, Diding Wahyudin, menyebutkan nama-nama sekolah tersebut, yaitu:

• SMP Al-Hasanah
• SMP Al Inayah
• SMAS Budi Murni 2
• SMKS Maarif Jakarta

Meski telah ditunjuk sebagai sekolah percontohan, Diding menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini masih menunggu regulasi yang jelas dari pemerintah. "Kami masih menunggu proses penyelesaian regulasi sekolah gratis," ujarnya, menandakan bahwa koordinasi dan persiapan terus dilakukan untuk memastikan kelancaran implementasi program ini.

Program sekolah gratis ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi seluruh anak-anak di Jakarta Barat untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa terbebani masalah biaya. Inisiatif ini juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan di ibu kota.