Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda sektor pariwisata di Bali memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti perlunya evaluasi selektif terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, dengan tujuan menjaga denyut nadi perekonomian di tingkat akar rumput.

"Efisiensi memang penting, namun dampaknya terhadap ekonomi kerakyatan harus diperhatikan. Sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) memiliki efek berganda yang signifikan dan tidak bisa disamakan dengan belanja birokrasi biasa," tegas Puan dalam keterangan persnya.

PHK yang meluas di Bali, menurut Puan, mengindikasikan kerentanan struktur ketenagakerjaan nasional, terutama di daerah-daerah yang sangat bergantung pada sektor pariwisata. Ia menyayangkan kesan bahwa Bali, sebagai ikon pariwisata Indonesia, seolah dibiarkan berjuang sendiri menghadapi krisis ini.

Politisi dari PDI Perjuangan itu mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan nyata guna mengantisipasi gelombang PHK yang lebih besar di Pulau Dewata. Dampak dari PHK ini dapat merambat ke pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, baik karena melemahnya industri maupun penurunan daya beli masyarakat akibat hilangnya pekerjaan.

"Kita tidak bisa mengabaikan gelombang PHK di Bali sebagai kasus sporadis. Ada sebab dan akibat yang mendasarinya, dan pemerintah harus mampu menjawab tantangan ini," tandas Puan.

Lebih lanjut, Puan menyoroti belum adanya mekanisme konkret dan terukur dari pemerintah pusat maupun daerah dalam merespons PHK massal yang semakin meluas. Ia juga menyinggung kurangnya skema pelatihan ulang (reskilling) yang siap dijalankan, serta dukungan bagi pekerja yang terkena PHK dan beralih menjadi wirausaha kecil atau pekerja di sektor informal.

Sebelumnya, Dinas Ketenagakerjaan Bali mencatat sekitar 100 laporan PHK sepanjang tahun ini, yang seluruhnya terjadi di Kabupaten Badung dan menyasar pekerja di sektor pariwisata. PHK ini dikaitkan dengan penurunan kegiatan MICE yang biasanya diselenggarakan oleh instansi pemerintah.

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, mengakui adanya tren penurunan tingkat hunian di sektor pariwisata dalam beberapa bulan terakhir, yang dipicu oleh penghematan anggaran pemerintah. Namun, ia menunjuk pada kebijakan baru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memperbolehkan pemerintah daerah untuk mengadakan rapat di hotel dan restoran.

Untuk mendorong pemulihan pariwisata sebelum sektor MICE kembali pulih, pemerintah telah memberikan insentif perjalanan yang mencakup diskon tiket pesawat, kereta api, kapal, dan tarif jalan tol. Widiyanti berharap langkah-langkah ini akan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali dan memungkinkan pekerja yang dirumahkan untuk kembali bekerja.

Pemerintah Daerah Berupaya Menyeimbangkan Efisiensi Anggaran dengan Pemulihan Pariwisata

Pemerintah daerah di Bali kini dihadapkan pada tantangan kompleks: bagaimana menyeimbangkan kebutuhan untuk melakukan efisiensi anggaran dengan upaya memulihkan sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. PHK yang terjadi di sektor pariwisata menjadi sinyal peringatan yang tidak bisa diabaikan. Mengingat kontribusi signifikan sektor ini terhadap pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Kebijakan efisiensi anggaran, meskipun bertujuan baik untuk mengoptimalkan penggunaan dana publik, dapat memberikan dampak negatif jika tidak diimplementasikan secara hati-hati. Pembatasan kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) oleh instansi pemerintah, misalnya, dapat mengurangi tingkat hunian hotel dan restoran, yang pada gilirannya berdampak pada pendapatan para pekerja di sektor tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih cermat dan terukur dalam menerapkan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki multiplier effect tinggi, seperti MICE, dan memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak menghambat pertumbuhan sektor-sektor tersebut. Investasi dalam promosi pariwisata, peningkatan kualitas layanan, dan pengembangan atraksi baru juga penting untuk menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan daerah.

Selain itu, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus kepada para pekerja yang terkena PHK. Program pelatihan ulang (reskilling) dan dukungan bagi pekerja yang ingin memulai usaha kecil dapat membantu mereka untuk mendapatkan penghasilan alternatif dan mengurangi dampak negatif dari PHK.

Kerja sama antara pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, dan lembaga terkait lainnya sangat penting untuk menemukan solusi yang tepat dan efektif dalam menghadapi tantangan ini. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Bali dapat mengatasi krisis ini dan kembali menjadi tujuan pariwisata yang unggul dan berdaya saing.