Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk para nelayan di wilayah Jakarta Utara dipastikan aman dan mencukupi. Hal ini diungkapkan oleh Suku Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (Sudin KPKP) Jakarta Utara, sebagai upaya untuk mendukung aktivitas melaut para nelayan.

Kepala Sudin KPKP Jakarta Utara, Unang Rustanto, menjelaskan bahwa kuota BBM bersubsidi yang dialokasikan untuk nelayan bahkan cenderung berlebih. Alokasi kuota ini disesuaikan dengan kapasitas mesin (PK) kapal masing-masing nelayan. Dengan demikian, diharapkan setiap nelayan dapat memenuhi kebutuhan BBM untuk operasional melaut mereka setiap bulannya.

"Kuotanya itu sudah dipastikan ada dan berlebih," ujar Unang Rustanto.

Namun, Unang mengakui bahwa perhitungan kuota berdasarkan PK mesin kapal terkadang menimbulkan kendala. Kondisi ini terjadi terutama ketika nelayan harus melaut lebih jauh ke tengah laut untuk mencari ikan, yang secara otomatis membutuhkan konsumsi BBM yang lebih besar. Sementara itu, kuota yang ditetapkan tidak memperhitungkan jarak tempuh melaut.

"Itu juga jadi kendala kita, hitungannya sudah berdasarkan PK bukan berdasarkan jarak. Jadi, ada waktu-waktu ketika nelayan enggak bisa mencari ikan di pinggir, dia harus lebih ke tengah dan membutuhkan solar lebih banyak," ungkap Unang.

Meski demikian, Unang menegaskan bahwa nelayan tidak perlu khawatir kekurangan BBM. Data laporan menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan tidak menghabiskan seluruh kuota yang diberikan setiap bulannya. Sebagai contoh, jika seorang nelayan memiliki kuota 1000 liter, seringkali mereka hanya membeli sekitar 700 liter.

Sebelumnya, beberapa nelayan di kawasan Marunda sempat mengeluhkan kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi karena masa berlaku surat rekomendasi dari Sudin KPKP telah habis. Surat rekomendasi ini diperlukan untuk mendapatkan barcode yang menjadi syarat pembelian BBM bersubsidi di SPBU. Nelayan juga mengeluhkan proses perpanjangan surat rekomendasi yang dinilai rumit dan memakan waktu.

Salah seorang nelayan bernama Roni (30) menuturkan bahwa barcode memiliki masa berlaku tiga bulan, dan proses penggantiannya memakan waktu. Kondisi ini menjadi kendala bagi nelayan yang ingin segera melaut.

Berikut adalah poin-poin penting terkait ketersediaan BBM bersubsidi untuk nelayan:

• Kuota BBM bersubsidi untuk nelayan Jakarta Utara dipastikan aman dan mencukupi.
• Alokasi kuota disesuaikan dengan kapasitas mesin kapal (PK).
• Perhitungan kuota berdasarkan PK mesin terkadang menimbulkan kendala karena tidak memperhitungkan jarak tempuh melaut.
• Nelayan diimbau untuk tidak khawatir kekurangan BBM karena kuota yang diberikan cenderung berlebih.
• Beberapa nelayan mengeluhkan kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi karena masa berlaku surat rekomendasi habis dan proses perpanjangan yang rumit.

Dengan adanya kepastian ketersediaan BBM bersubsidi, diharapkan para nelayan di Jakarta Utara dapat terus menjalankan aktivitas melaut mereka dengan lancar dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.