Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti kesenjangan kapasitas Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberantas peredaran narkoba, khususnya di wilayah perbatasan maritim Indonesia. Anggota Komisi III DPR RI, Rizki Faisal, menekankan perlunya perhatian serius dari pemerintah terhadap BNN, terutama dalam menghadapi kompleksitas jaringan narkoba internasional yang memanfaatkan perairan Indonesia sebagai jalur utama penyelundupan.

Rizki Faisal menjelaskan bahwa anggaran operasional khusus bagi BNN di wilayah perbatasan sangat krusial, dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan kebutuhan yang riil di lapangan. Desakan ini muncul setelah keberhasilan pencegahan peredaran narkoba dalam jumlah besar, yaitu 4 ton sabu dan heroin, yang berhasil dicegah dan dimusnahkan sebelum mencapai pasar gelap Indonesia.

Selain dukungan anggaran, Rizki Faisal juga menyoroti pentingnya penyediaan fasilitas pendukung yang memadai bagi BNN. Fasilitas tersebut mencakup kapal patroli yang handal dan peralatan intelijen maritim yang canggih. Wilayah-wilayah strategis seperti Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Papua, menurutnya, harus menjadi prioritas utama dalam peningkatan kapasitas BNN.

"Laut kita ini sangat luas dan kompleks, sehingga tidak mungkin diawasi secara efektif hanya oleh satu lembaga. Sudah saatnya kita memberikan dukungan yang memadai bagi BNN, agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan optimal," tegas Rizki Faisal.

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki BNN di wilayah perbatasan, khususnya di Kepulauan Riau, menjadi perhatian utama. BNN Kepri yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi wilayah laut yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, dan Vietnam, tidak memiliki kapal patroli sendiri. Wilayah kerjanya mencakup pulau-pulau terluar seperti Natuna dan Anambas, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjalankan tugas pemberantasan narkoba.

Rizki Faisal menambahkan bahwa BNN seringkali harus mengandalkan bantuan dari TNI AL, Bea Cukai, dan Polri untuk menjalankan fungsi intelijen, pengawasan, dan penindakan. Ia mengusulkan pembentukan satuan tugas permanen lintas instansi yang fokus pada deteksi dini dan patroli laut untuk memutus rantai peredaran narkoba lintas negara. Satuan tugas ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antar lembaga dan memperkuat upaya pemberantasan narkoba di wilayah perbatasan.

Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

• Peningkatan anggaran operasional BNN di wilayah perbatasan
• Penyediaan kapal patroli dan peralatan intelijen maritim
• Prioritas wilayah strategis seperti Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Papua
• Pembentukan satuan tugas permanen lintas instansi

Dengan dukungan yang memadai dan sinergi antar lembaga, diharapkan BNN dapat menjalankan tugas pemberantasan narkoba dengan lebih efektif dan menjaga keamanan wilayah perbatasan maritim Indonesia.