Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Republik Indonesia tengah menggodok masukan konstruktif dari berbagai tokoh nasional, akademisi, serta purnawirawan TNI-Polri terkait pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Kajian mendalam ini nantinya akan direkomendasikan kepada Presiden Prabowo Subianto, yang juga menjabat sebagai Ketua DPN.

Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas Inkiriwang, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, menyampaikan bahwa masukan-masukan tersebut sangat berharga dalam memperkuat landasan operasional DPN. "Masukan yang berarti ini akan dikaji lebih jauh oleh Menteri Pertahanan, sebelum dilaporkan kepada Bapak Presiden selaku Ketua Dewan Pertahanan Nasional," ujarnya, usai acara sosialisasi DPN yang digelar pada Jumat, 13 Juni 2025.

Dalam acara tersebut, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengundang sejumlah tokoh penting untuk berdiskusi dan memberikan pandangan terkait DPN yang baru dibentuk. Pertemuan ini bertujuan untuk menjaring ide dan saran yang konstruktif, terutama yang berkaitan dengan isu-isu strategis pertahanan negara.

"Karena ini organisasi baru, kita butuh penguatan dengan masukan-masukan," tegas Brigjen Frega, seraya menambahkan bahwa keberadaan DPN tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau mengambil alih fungsi lembaga lain seperti Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Perbedaan mendasar antara DPN dan Lemhannas terletak pada fokus dan struktur organisasi. DPN berada langsung di bawah komando Presiden dan berfokus pada perumusan kebijakan umum pertahanan negara. Sementara itu, Lemhannas memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi seluruh aspek ketahanan nasional.

"DPN ini strukturnya diketuai oleh Presiden, dan konteksnya adalah pertahanan. Lemhannas fokus pada ketahanan secara keseluruhan, jadi ada perbedaan," jelas Brigjen Frega.

Selain aspek militer, DPN juga memberikan perhatian khusus pada dimensi pertahanan nirmiliter. Oleh karena itu, keterlibatan akademisi dan pakar dari berbagai bidang sipil dianggap sangat penting dalam proses pengkajian yang dilakukan oleh DPN. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan perspektif yang komprehensif dan relevan.

"Kehadiran pakar hari ini memberikan masukan dari aspek nirmiliter, yang akan disebarluaskan dan diinteraksikan. Pertahanan nirmiliter membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga," kata Frega.

Menteri Pertahanan menekankan pentingnya interaksi dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait. Beberapa tokoh yang hadir bahkan menyarankan penguatan kolaborasi untuk memastikan efektivitas DPN.

Diskusi yang berlangsung dalam pertemuan tersebut akan menjadi landasan awal bagi Dewan Pertahanan Nasional dalam menjalankan tugasnya ke depan. Kemenhan berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog dan merumuskan hasil diskusi menjadi rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada Presiden.

Beberapa tokoh terkemuka yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain:

• Jimly Asshiddiqie
• Purnomo Yusgiantoro
• Hikmahanto Juwana
• Refly Harun
• Bambang Kesowo
• Jenderal (Purn) Wiranto
• Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman
• Laksamana (Purn) Siwi Sukma Adji
• Marsekal (Purn) Ida Bagus Putu Dunia
• Jenderal (Purn) Sutanto
• Bambang Hendarso Danuri