Pemerintah Provinsi Banten tengah mempertimbangkan perpanjangan program penghapusan sanksi administratif atau denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Gubernur Banten, Andra Soni, mengungkapkan bahwa keputusan ini akan diambil setelah melalui kajian mendalam. Program relaksasi pajak ini sendiri sedianya akan berakhir pada 30 Juni 2025.

Andra Soni menjelaskan bahwa antusiasme masyarakat terhadap program yang telah berjalan sejak 10 April 2025 sangat tinggi. Tingginya minat ini mengakibatkan terjadinya antrean panjang di 12 kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang tersebar di seluruh Banten. Akibatnya, tidak semua wajib pajak dapat terlayani dengan optimal.

"Banyak wajib pajak yang harus kembali lagi keesokan harinya karena tidak terlayani akibat antrean panjang. Jumlah kantor Samsat kita terbatas, hanya 12," ujar Andra Soni.

Merespons situasi ini, Andra Soni menginstruksikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ia juga meminta pemerintah kabupaten/kota untuk turut serta mencari solusi agar seluruh masyarakat dapat terlayani dengan baik. Hal ini mengingat adanya mekanisme pembagian hasil pajak kendaraan bermotor antara provinsi dan kabupaten/kota.

"Saya meminta agar ada formula yang tepat untuk meningkatkan pelayanan, sehingga masyarakat dapat terlayani secara maksimal," tegasnya.

Andra Soni mencatat bahwa sekitar 500 ribu kendaraan bermotor telah memanfaatkan program penghapusan denda pajak ini. Program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama mereka yang mengalami kesulitan ekonomi.

Mantan Ketua DPRD Banten ini berharap, ke depannya, pemilik kendaraan akan semakin taat membayar pajak setiap tahunnya. Ia menegaskan bahwa program pemutihan pajak semacam ini hanya akan dilaksanakan satu kali selama masa kepemimpinannya.

"Tujuan utama kita adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Dengan demikian, pembangunan di Banten dapat berjalan lebih optimal," pungkasnya.