Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo), mengambil langkah strategis untuk mempercepat pemerataan akses internet di seluruh pelosok negeri. Menteri Kominfo, Meutya Hafid, telah menginstruksikan operator seluler untuk memprioritaskan penyediaan layanan internet berkecepatan tinggi, hingga mencapai 100 Mbps, di wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan serat optik, atau yang dikenal sebagai zona blank spot. Instruksi ini secara khusus menargetkan fasilitas-fasilitas publik vital seperti sekolah, puskesmas, dan kantor desa.

Instruksi ini disampaikan dalam pertemuan antara Menteri Kominfo dan para pemimpin industri telekomunikasi terkemuka, termasuk Telkom, Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata. Pertemuan tersebut membahas strategi untuk mengatasi kesenjangan digital dan memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati manfaat dari konektivitas internet yang memadai. Pemerintah akan memfasilitasi inisiatif ini melalui alokasi spektrum baru dan penerapan skema jaringan terbuka (open access). Skema ini dirancang untuk mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak dan memastikan harga layanan yang terjangkau bagi masyarakat.

Inisiatif ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat transformasi digital nasional. Presiden menekankan pentingnya digitalisasi sebagai fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa konektivitas digital adalah kunci untuk membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat desa.

Data dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kominfo menunjukkan bahwa kesenjangan akses internet masih menjadi tantangan signifikan. Sebagian besar sekolah, puskesmas, dan kantor desa belum memiliki akses internet yang memadai. Selain itu, penetrasi fixed broadband di Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah telah menyiapkan spektrum baru yang akan dialokasikan secara transparan kepada operator seluler. Pemerintah juga akan menerapkan model jaringan open access, yang memungkinkan berbagai penyelenggara layanan untuk berbagi infrastruktur. Hal ini diharapkan dapat mengurangi biaya investasi dan mempercepat penyebaran jaringan internet di wilayah-wilayah terpencil. Pemerintah juga telah menyiapkan peraturan menteri sebagai landasan hukum dari program internet murah ini, yang telah melalui konsultasi industri. Proses seleksi operator akan dimulai tahun ini dengan mengedepankan kesiapan teknologi dan komitmen untuk menyediakan layanan yang terjangkau.