Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengambil langkah tegas dengan menutup sementara akses wisatawan ke Pulau Wayag, sebuah destinasi wisata yang sangat populer dan menjadi ikon kawasan Raja Ampat. Penutupan ini merupakan respons langsung terhadap aksi protes yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang kecewa atas pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) beberapa perusahaan tambang nikel di wilayah tersebut.

Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, mengumumkan penutupan ini pada hari Kamis, 12 Juni 2025, di Sorong. Beliau menekankan bahwa prioritas utama adalah keselamatan wisatawan dan pencegahan potensi konflik yang lebih besar. Keputusan penutupan sementara ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk aksi pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat yang merasa dirugikan akibat pencabutan IUP. Aksi ini secara langsung menghalangi akses ke beberapa titik wisata utama di Wayag.

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut IUP empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat menjadi pemicu utama dari gelombang protes ini. Perusahaan-perusahaan yang IUP-nya dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera. Pencabutan ini berdampak signifikan terhadap masyarakat setempat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada aktivitas pertambangan, baik sebagai pekerja langsung maupun melalui kegiatan ekonomi pendukung.

Masyarakat yang terdampak, khususnya yang sebelumnya bekerja atau mendapatkan manfaat ekonomi dari PT Melia Raymond Perkasa dan PT Kawai Sejahtera, merasa kehilangan mata pencaharian. Mereka kemudian melakukan aksi protes dengan memblokir akses ke lokasi-lokasi wisata, terutama di kawasan Wayag yang sangat terkenal. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan tuntutan agar pemerintah mempertimbangkan kembali keputusan pencabutan IUP atau memberikan solusi alternatif yang memadai.

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat merespons situasi ini dengan melakukan kunjungan langsung ke Pulau Manyaifun dan Batan Pele pada hari Rabu, 11 Juni 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk mendengarkan secara langsung keluhan dan aspirasi masyarakat yang terdampak. Bupati Orideko Burdam menyatakan bahwa kunjungan ini adalah bagian dari upaya pendekatan dialogis untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

Bupati Orideko Burdam menekankan pentingnya menghindari konflik dan mengedepankan komunikasi yang baik. Pemerintah berkomitmen untuk mencari solusi konkret melalui musyawarah adat, sebuah pendekatan kultural yang khas di Papua. Gelar tikar adat akan segera dilaksanakan sebagai forum untuk membahas masalah ini secara bersama-sama dan mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak.

Penutupan sementara Pulau Wayag diharapkan tidak berlangsung lama. Pemerintah berupaya untuk segera menyelesaikan masalah ini melalui dialog dan musyawarah dengan masyarakat. Tujuannya adalah agar aktivitas pariwisata di Wayag dapat segera dibuka kembali dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, tanpa mengabaikan aspek pelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

• Penutupan Sementara: Akses wisatawan ke Pulau Wayag ditutup sementara.
• Pemicu: Protes masyarakat atas pencabutan IUP perusahaan tambang nikel.
• Keputusan Presiden: Pencabutan IUP oleh Presiden Prabowo Subianto.
• Perusahaan Terdampak: PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera.
• Respons Pemerintah: Kunjungan ke Pulau Manyaifun dan Batan Pele, dialog dengan masyarakat.
• Solusi: Musyawarah adat, mencari solusi konkret melalui dialog.
• Harapan: Penutupan tidak berlangsung lama, aktivitas pariwisata segera dibuka kembali.