Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperdalam pembekalan kepada Bupati Indramayu, Lucky Hakim, melalui serangkaian pengarahan yang difokuskan pada pengelolaan urusan pemerintahan di tingkat daerah. Program ini merupakan bagian dari kegiatan magang yang diikuti oleh Lucky Hakim di lingkungan Kemendagri.

Kegiatan magang ini merupakan tindak lanjut atas sanksi yang diberikan kepada Bupati Indramayu karena melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Selama berada di Kemendagri, Lucky Hakim berinteraksi dengan berbagai direktorat untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang tugas dan fungsi Kemendagri dalam mendukung pemerintahan daerah.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri, Bahtiar, menekankan pentingnya peran camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di tingkat kecamatan. Ia menjelaskan bahwa camat tidak hanya sebagai perangkat daerah otonom, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan umum di wilayahnya.

Bahtiar juga menyoroti pentingnya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam membantu kepala daerah menjalankan tugasnya. Ia meminta agar forum-forum ini dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Selain itu, Dirjen Polpum menekankan perlunya penguatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai unit kerja yang strategis dalam menjalin hubungan dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk aparat keamanan dan partai politik. Kesbangpol memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di daerah.

Sekretaris Ditjen Polpum, Andi Baso Indra Paharuddin, menjelaskan arah kebijakan serta strategi pembinaan politik dan pemerintahan umum, dengan fokus pada pencapaian Asta Cita dan program prioritas Presiden. Ia juga menyinggung sejumlah produk hukum yang telah diterbitkan oleh Ditjen Polpum Kemendagri sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan umum.

Andi Baso juga menggarisbawahi pentingnya dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu terhadap Badan Kesbangpol, terutama dalam hal alokasi anggaran. Dukungan yang memadai akan memungkinkan Kesbangpol untuk menjalankan tugasnya secara efektif dalam mendukung kerja-kerja kepala daerah.

Direktur Kewaspadaan Nasional (Wasnas), Aang Witarsa Rofik, menjelaskan fungsi Direktorat Wasnas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang koordinasi, fasilitasi, pembinaan umum, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kewaspadaan dini, kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan informasi, pembinaan Forkopimda, perizinan penelitian, pengawasan orang asing, serta penanganan konflik pemerintahan. Ia juga menegaskan bahwa Kesbangpol memegang peranan kunci dalam urusan kewaspadaan nasional.

Menanggapi pemaparan tersebut, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyampaikan apresiasi atas materi yang telah diberikan dan menyatakan bahwa dirinya selalu mendapatkan pengetahuan baru selama menjalani magang di Kemendagri.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan, Sri Handoko Taruna; Direktur Politik Dalam Negeri, Syarmadani; serta perwakilan dari berbagai direktorat di lingkungan Ditjen Polpum Kemendagri. Masing-masing unit kerja tersebut memaparkan tugas dan fungsi mereka dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan umum.