Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan kekhawatiran terkait melambatnya laju pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Penilaian ini didasarkan pada kebijakan efisiensi anggaran dan realokasi belanja pemerintah yang dinilai turut berkontribusi pada kondisi tersebut.

Aviliani, Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, menekankan pentingnya evaluasi komprehensif terhadap kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi stabilitas ekonomi daerah. Menurutnya, tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi faktor krusial, terutama bagi wilayah yang tidak memiliki sektor pertambangan yang kuat sebagai penopang ekonomi.

"Sebagian besar ekonomi daerah sangat bergantung pada APBD. Kita melihat pertumbuhan tinggi terjadi di daerah luar Jawa yang mengandalkan pertambangan. Sebaliknya, daerah yang bergantung pada APBD justru mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi," ujar Aviliani pada acara Kadin: Global & Economic Outlook Q1-2025 di Jakarta.

Selain itu, Kadin menyoroti ketidakjelasan arah belanja pemerintah setelah adanya pengalihan anggaran. Pelaku usaha di daerah kesulitan merasakan dampak positif dari stimulus fiskal karena alokasi anggaran yang belum terarah dengan baik.

Persoalan regulasi juga menjadi perhatian serius. Banyak regulasi yang telah dibahas, namun belum diterbitkan secara resmi, sehingga menghambat pengusaha dalam mengambil keputusan strategis.

"Regulasi yang belum dikeluarkan padahal sudah dibicarakan, mengganggu waktu pengusaha untuk mengambil keputusan. Regulasi menjadi hal penting," tegasnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Kadin mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang berfungsi sebagai jembatan antara pelaku usaha dan pemerintah. Satgas ini akan bertugas mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan teknis yang dihadapi di lapangan.

Aviliani menjelaskan bahwa Satgas di lingkungan Kadin akan fokus pada identifikasi dan penyelesaian hambatan yang dialami perusahaan.

"Ide pembentukan Satgas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan di Kadin adalah langkah bagus. Kami berharap ini bisa berjalan agar dunia usaha tetap bisa menjalankan usahanya, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga jangka menengah panjang," ungkapnya.

Kadin berharap agar evaluasi terhadap kebijakan efisiensi dan belanja pemerintah mempertimbangkan realitas ekonomi di daerah. Optimalisasi potensi sektor unggulan di masing-masing daerah juga menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, dunia usaha akan memiliki kepastian untuk bergerak dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Daftar Masalah yang Dihadapi:

• Perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah
• Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah
• Realisasi belanja pemerintah belum jelas
• Regulasi yang belum diterbitkan

Solusi yang Ditawarkan:

• Evaluasi kebijakan pemerintah
• Pembentukan Satgas
• Optimalisasi potensi sektor unggulan daerah