Polemik mengenai tata kelola sistem kesehatan nasional memasuki babak baru setelah seruan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) jilid kedua bergema. Aksi yang digelar di Aula FKUI, Salemba, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/6/2025) ini melibatkan sekitar seratus guru besar yang menyuarakan aspirasi mereka terkait kinerja Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Merespons gelombang aspirasi yang muncul, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah telah menerima masukan tersebut. Ia menegaskan bahwa aspirasi dari masyarakat, terutama dari kalangan dokter, akan menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (23/5/2025).

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar FKUI, Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, menekankan bahwa perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Beliau juga menyampaikan pandangannya mengenai kriteria ideal untuk seorang Menteri Kesehatan. Menurutnya, latar belakang pendidikan kedokteran bukanlah syarat mutlak. Yang terpenting adalah kemampuan berkomunikasi yang baik, mendengarkan saran dari para ahli, dan memiliki semangat yang sama dalam memajukan kesehatan masyarakat. "Apabila Menteri tersebut bisa berkomunikasi dengan baik, bisa ngobrol dengan baik. Apa yang menjadi saran dari kami, itu diterima dan dilaksanakan, dan yang terpenting kita punya semangat yang sama," ujar Prof. Ari saat ditemui di FKUI, Salemba, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/6/2025).

Aksi 'Guru Besar Indonesia Berseru Jilid 2' ini merupakan kelanjutan dari upaya para guru besar FKUI untuk menyampaikan aspirasi mereka. Prof. Ari menegaskan bahwa aksi ini bukanlah bentuk pemogokan. Para guru besar tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas mereka sebagai pengajar dan tidak ingin mengorbankan pendidikan mahasiswa. "Ketika seruan ini tidak memberikan perubahan, kami akan menyampaikan seruan berikutnya," tegasnya, seraya menambahkan, "Sampai saat ini tidak ada pemikiran para guru besar ini untuk mogok. Sejatinya justru kami ingin anak-anak ini tetap sekolah. Kami tidak akan mogok kerja, mogok segala macam, kami cinta mahasiswa kami."

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Juru Bicara drg. Widyawati menyatakan kesediaannya untuk berdialog dengan pihak akademisi. Ia menyayangkan ketidakhadiran perwakilan FKUI dalam undangan dialog sebelumnya. "Kemenkes sudah mengundang untuk dialog, namun menyayangkan tidak hadir. Kemenkes siap hadir kalau diundang oleh oleh mereka. Tata kelola kolegium merupakan amanat Undang-Undang Kesehatan. Mari kita semua mematuhi UU yang ada," kata drg. Widyawati saat dihubungi.

Berikut point penting dalam berita:

• Guru Besar FKUI menggelar aksi 'Guru Besar Indonesia Berseru Jilid 2' terkait tata kelola pelayanan kesehatan.
• Mensesneg merespons aspirasi tersebut dan menyatakan akan menjadi bagian dari evaluasi.
• Guru Besar FKUI menekankan pentingnya komunikasi dan semangat yang sama dari seorang Menkes.
• Kemenkes menyatakan kesiapannya untuk berdialog dengan pihak akademisi.
• Polemik tata kelola pelayanan kesehatan terus berlanjut, dengan kedua belah pihak menyampaikan pandangan masing-masing.