PSI DKI Jakarta Sambut Positif Isu Jokowi Pimpin Partai

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menunjukkan respons positif terhadap kemungkinan Joko Widodo (Jokowi) untuk menakhodai partai tersebut. Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina, secara terbuka menyatakan dukungan jika mantan Presiden Republik Indonesia itu benar-benar mencalonkan diri sebagai ketua umum.

"Kami mendukung penuh," tegas Elva di Balai Kota Jakarta, Kamis (12/6/2025), menyiratkan antusiasme internal partai atas wacana keterlibatan Jokowi. Dukungan ini muncul setelah Jokowi beberapa kali menyampaikan ketertarikannya untuk berkontribusi di PSI. Elva memandang pernyataan tersebut sebagai sinyal positif yang dapat memberikan energi baru bagi partai.

Saat ini, PSI sedang dalam proses verifikasi keanggotaan sebelum membuka pendaftaran calon ketua umum secara resmi. Meskipun demikian, Elva memperkirakan akan ada sejumlah tokoh yang tertarik untuk bersaing dalam Kongres PSI mendatang.

"Proses pendaftaran belum dimulai, kami masih fokus pada verifikasi keanggotaan," jelasnya.

Selain wacana kepemimpinan partai, Elva juga mendampingi Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, dalam pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota. Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan membahas dinamika politik terkini.

Menurut Elva, Pramono Anung berbagi pengalamannya dalam dunia politik dengan Kaesang, menekankan pentingnya fokus dan menjaga etika dalam berpolitik. Pesan tersebut menjadi bekal berharga bagi Kaesang dalam memimpin PSI.

"Gubernur memberikan banyak masukan mengenai pergerakan politik, beliau berpesan agar Kaesang tetap fokus dan menghindari tindakan yang merugikan pihak lain," ungkap Elva.

Namun, Elva menjelaskan bahwa pertemuan tersebut tidak membahas isu-isu spesifik terkait Jakarta. Fokus utama adalah bertukar pandangan mengenai dinamika politik secara umum.

  • Verifikasi keanggotaan partai
  • Kongres PSI
  • Pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta
  • Pesan etika dalam berpolitik