Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana ambisius pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang diperkirakan menelan biaya hingga 80 miliar dollar AS, setara dengan Rp 1,29 kuadriliun. Proyek monumental ini bertujuan untuk melindungi wilayah pesisir dari ancaman banjir rob dan erosi, khususnya di wilayah Jakarta, Semarang, Pekalongan, dan Brebes.

Dalam pidatonya di Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 di Jakarta, Prabowo mengajak partisipasi investor dari berbagai negara, termasuk China, Jepang, Korea Selatan, Eropa, hingga Timur Tengah. Ia menekankan urgensi proyek ini, mengingat rencana pembangunan tanggul laut sebenarnya telah digagas sejak tahun 1995 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), namun belum terealisasi hingga saat ini.

"Sekarang tidak ada lagi penundaan. Kita akan kerjakan itu segera," tegas Prabowo. Ia memperkirakan waktu pengerjaan tanggul di Teluk Jakarta akan memakan waktu 8 hingga 10 tahun, sementara keseluruhan proyek hingga Jawa Timur diperkirakan berlangsung antara 15 hingga 20 tahun.

Fokus utama saat ini adalah penanganan banjir rob di Jakarta, Semarang, Pekalongan, dan Brebes. Oleh karena itu, pembangunan tanggul laut di wilayah-wilayah tersebut akan diprioritaskan. Prabowo membuka pintu bagi perusahaan-perusahaan internasional yang berminat untuk bergabung dalam proyek ini, sambil menegaskan komitmen pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya dalam negeri.

"Kita terbuka, perusahaan-perusahaan dari China, dari Jepang, dari Korea, dari Eropa, dari Timur Tengah yang mau ikut silakan, tapi kita tidak tunggu, kita akan gunakan kekuatan kita sendiri," ujarnya.

Secara khusus, Prabowo menyoroti pentingnya kontribusi dari Pemerintah Provinsi Jakarta dalam pembangunan tanggul laut di Teluk Jakarta, yang diperkirakan membutuhkan anggaran 8 hingga 10 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 129,7-162,1 triliun. Ia bahkan sempat menanyakan ketidakhadiran Gubernur Jakarta dalam acara tersebut, namun memastikan bahwa gubernur mendukung penuh rencana pembangunan giant sea wall.

Presiden juga memberikan gambaran skema pembiayaan, di mana anggaran pembangunan tanggul laut di Teluk Jakarta akan dibagi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jakarta. Ia berusaha menenangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait beban anggaran proyek ini.

"Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang, melihat, hehehe tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, pemerintah pusat setengah. Karena ini untuk DKI sebenarnya," jelas Prabowo.

Proyek giant sea wall ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan banjir rob dan abrasi yang mengancam wilayah pesisir Indonesia, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.