Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus berupaya meningkatkan peran aktif Desk Ketenagakerjaan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan industrial yang terjadi di masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang menyatakan bahwa Desk Ketenagakerjaan tidak hanya fokus pada penanganan konflik perburuhan, tetapi juga membantu para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mendapatkan pekerjaan baru.

Kapolri menyampaikan hal ini usai acara pelepasan 700 buruh yang terkena PHK di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Para buruh tersebut diberangkatkan ke dua perusahaan, yaitu PT Tah Shung Hung dan PT Indonesia Dreamers Sports, untuk kembali bekerja. Menurut Kapolri, Desk Ketenagakerjaan Polri telah melatih 2.600 personel yang terdiri dari anggota intelijen dan reserse, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk membantu menyelesaikan permasalahan industrial.

"Kami minta untuk desk ketenagakerjaan yang beberapa waktu lalu sudah kita latih bersama, saat ini ada 2.600 yang kita siapkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan industrial. Dan harapan kita, kita bisa menuntaskan dari permasalahan buruhnya sampai mengomunikasikan sehingga mereka mendapatkan lapangan kerja yang baru," kata Kapolri.

Selain menangani masalah PHK, Desk Ketenagakerjaan Polri juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai gangguan di wilayah perindustrian, seperti praktik premanisme. Kapolri menegaskan bahwa Polri akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.

Kapolri juga mengimbau kepada para buruh yang terdampak PHK untuk tidak ragu melapor ke Desk Ketenagakerjaan Polri di wilayah masing-masing. Laporan tersebut akan segera ditindaklanjuti untuk membantu para buruh mendapatkan solusi terbaik.

Terbukanya lapangan kerja bagi 700 buruh yang terkena PHK ini, menurut Kapolri, merupakan kabar baik bagi para calon pekerja. Ia berharap kolaborasi antara Polri dan perusahaan-perusahaan padat karya dapat terus berlanjut untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.

Peran Desk Ketenagakerjaan Polri

• Menyelesaikan permasalahan industrial
• Membantu pekerja yang terdampak PHK mendapatkan pekerjaan baru
• Menangani gangguan di wilayah perindustrian, seperti premanisme
• Menerima laporan dari masyarakat terkait masalah ketenagakerjaan
• Berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan padat karya untuk menciptakan lapangan kerja

Kapolri berharap dengan adanya Desk Ketenagakerjaan Polri, permasalahan industrial dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efektif, sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif dan kesejahteraan bagi para pekerja.