Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyoroti ketidakhadiran Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/6/2025).

Perhatian ini muncul saat Prabowo tengah membahas proyek strategis nasional, yaitu pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang membentang di pesisir utara Jawa. Proyek ambisius ini akan dimulai dari Jakarta dan direncanakan berlanjut hingga Brebes, Jawa Tengah. Presiden Prabowo, yang mengharapkan kehadiran Gubernur Pramono dalam acara tersebut, menyampaikan keheranan. "Di sini ada hadir Gubernur DKI? Hadir tidak? Enggak hadir? Waduh ini. Coba diselidiki kenapa tidak hadir," ujar Prabowo, yang disambut dengan tawa ringan dari para peserta konferensi.

Prabowo kemudian menjelaskan bahwa sebelumnya ia telah menugaskan perwakilan untuk berdiskusi dengan Gubernur Pramono mengenai proyek giant sea wall. Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan terhadap inisiatif tersebut. "Tapi saya sudah ketemu. Saya sudah ketemu beberapa hari yang lalu dan saya sudah kirim utusan tanya, Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban dukung alhamdulillah," ungkapnya.

Kepala Negara menekankan skala besar proyek pembangunan tanggul laut raksasa ini. Oleh karena itu, ia mengajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk berkolaborasi, khususnya dalam hal pendanaan. Prabowo melihat potensi besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk berkontribusi dalam proyek ini. "Karena APBD DKI sangat besar. Jadi saya bilang DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dollar (Amerika Serikat) katakanlah 8 tahun. Berarti 1 miliar dollar 1 tahun," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyoroti Menteri Keuangan, Sri Mulyani, saat membahas aspek anggaran dari proyek raksasa ini. Ia mencoba mencairkan suasana dengan mengatakan, "Menkeu sudah kelihatan tegang. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, pemerintah pusat setengah, karena ini untuk DKI sebenarnya." Pernyataan ini mengindikasikan harapan Prabowo agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berperan signifikan dalam pendanaan proyek yang sangat penting bagi perlindungan dan keberlanjutan lingkungan Jakarta.