Polemik mengenai potensi pengurangan kuota haji untuk Indonesia pada tahun 2026 akhirnya menemui titik terang. Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Republik Indonesia berhasil meyakinkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bahwa komitmen perbaikan tata kelola haji yang dicanangkan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan terealisasi. Dengan demikian, wacana pemangkasan kuota yang sempat mencuat dipastikan batal.

Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan kepastian ini di Jakarta. Menurutnya, kekhawatiran otoritas Saudi terhadap penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini menjadi pemicu awal munculnya wacana tersebut. Mereka menganggap bahwa pelaksanaan haji dari Indonesia belum mencapai tingkat optimal yang diharapkan.

"Wacana itu muncul sebagai semacam 'peringatan' dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi atas evaluasi mereka terhadap pelaksanaan haji tahun ini," ungkap Dahnil. Namun, melalui serangkaian diskusi dan negosiasi intensif, BP Haji berhasil meyakinkan pihak Saudi bahwa pembentukan BP Haji sendiri merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia untuk melakukan pembenahan signifikan.

Keyakinan otoritas Saudi semakin menguat setelah BP Haji menyampaikan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perbaikan menyeluruh dalam manajemen haji. Kehadiran BP Haji sebagai lembaga baru yang fokus pada penyelenggaraan haji diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian.

• Peningkatan kualitas layanan haji
• Efisiensi pengelolaan anggaran
• Transparansi dalam setiap tahapan penyelenggaraan
• Pengawasan yang lebih ketat

Dahnil menekankan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait isu pengurangan kuota haji. "Presiden dan kami yang ditugaskan oleh Presiden 2026 pasti mengawal penuh kuota itu tidak dipotong," tegasnya. BP Haji akan terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan otoritas Saudi untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah Indonesia.

Wacana pengurangan kuota haji ini sebelumnya sempat membuat BP Haji terkejut, mengingat lembaga ini akan memegang kendali penuh penyelenggaraan haji mulai tahun 2026. Namun, dengan respons cepat dan langkah-langkah diplomasi yang efektif, BP Haji berhasil meredam kekhawatiran tersebut dan mengamankan kuota haji untuk Indonesia.