Mekkah - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyoroti permasalahan krusial dalam distribusi konsumsi bagi jemaah haji, terutama saat puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem katering guna mencegah terulangnya kendala serupa di masa mendatang.

"Sejak awal, kami telah melakukan peninjauan terhadap para penyedia layanan makanan. Penting untuk dicatat bahwa perusahaan yang bertanggung jawab atas katering berbeda dengan pihak yang mengelola akomodasi hotel dan transportasi di Armuzna," ungkap Cucun di Mekkah, Selasa (10/6/2025).

Berdasarkan laporan yang diterima Timwas Haji DPR RI, pelayanan makanan di hotel secara umum berjalan dengan baik, di mana jemaah mendapatkan tiga kali hidangan setiap hari. Akan tetapi, permasalahan signifikan muncul ketika jemaah memasuki fase puncak ibadah haji.

"Salah satu catatan penting kami adalah kurangnya sosialisasi yang efektif kepada jemaah. Selama periode tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijah hingga puncak ibadah di Armuzna, jemaah kerap kali hanya menerima lauk tanpa nasi," jelas Cucun, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Cucun menjelaskan bahwa penyediaan nasi memang direncanakan oleh perusahaan yang berbeda, yang bertugas khusus di wilayah Armuzna. Namun, informasi vital ini tidak tersampaikan dengan baik kepada para jemaah, sehingga banyak dari mereka yang merasa kebingungan dan hanya mengonsumsi lauk tanpa mengetahui bahwa nasi akan didistribusikan secara terpisah.

"Makanan sebenarnya sudah disiapkan dengan baik. Namun, akibat kurangnya sosialisasi yang memadai, jemaah menjadi kebingungan. Bahkan, pada tanggal 8 Zulhijah, ada jemaah yang hanya menerima sarapan di pagi hari dan tidak mendapatkan makanan lagi hingga malam hari karena keberangkatan mereka tertunda," imbuhnya.

Politisi dari Fraksi PKB ini menegaskan bahwa persoalan ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak terkait, termasuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Limited, yang menjadi mitra dalam penyediaan layanan makanan.

"Ke depan, perlu dipikirkan solusi praktis yang lebih efektif, seperti penyediaan nasi siap saji yang dapat langsung dikonsumsi tanpa harus menunggu distribusi dari pihak lain. Hal ini sangat penting untuk menjamin kenyamanan dan kesehatan jemaah," tegasnya.

Dengan adanya pengalaman ini, Timwas Haji DPR RI mendorong adanya perbaikan sistematis dalam perencanaan dan pelaksanaan logistik haji, terutama di titik-titik krusial seperti Armuzna. Evaluasi menyeluruh dan solusi praktis menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas layanan haji di masa mendatang.

Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

• Evaluasi Katering: Perlu evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan katering yang berbeda di hotel dan Armuzna.
• Sosialisasi: Tingkatkan sosialisasi kepada jemaah mengenai distribusi makanan, terutama saat puncak haji.
• Solusi Praktis: Pertimbangkan penyediaan nasi siap saji untuk mengatasi keterlambatan distribusi.
• Perencanaan Logistik: Lakukan perbaikan sistematis dalam perencanaan dan pelaksanaan logistik haji, terutama di Armuzna.
• Keterlibatan BPKH: Peran BPKH sebagai mitra dalam penyediaan layanan makanan harus dioptimalkan.

Dengan perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan lebih lancar dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi seluruh jemaah.