Pemerintah telah menetapkan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026 sebesar Rp 300 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp 171 triliun.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan informasi ini pada acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta. Menurutnya, jika program ini dilaksanakan dengan baik dan diawasi secara ketat, MBG berpotensi menciptakan pemerataan ekonomi dan membuka simpul-simpul ekonomi baru di berbagai daerah. Luhut menekankan pentingnya pengawasan yang detail dan partisipasi aktif dalam memberikan masukan untuk memastikan keberhasilan program ini.

Meski alokasi anggaran yang besar telah disetujui, realisasi program hingga tanggal 21 Mei 2025 masih tergolong rendah. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mencatat bahwa realisasi anggaran MBG baru mencapai Rp 3 triliun, meningkat dari Rp 2,37 triliun pada bulan April 2025. Dana tersebut baru menjangkau sekitar 3,97 juta penerima manfaat dari target 17,9 juta orang pada tahun ini. Saat ini, program MBG disalurkan melalui 1.386 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang beroperasi sebagai dapur umum. Sasaran utama program ini adalah anak sekolah dan ibu hamil yang dinilai membutuhkan intervensi gizi langsung dari negara.

Sejalan dengan peningkatan anggaran MBG, Badan Gizi Nasional (BGN) juga mendapatkan alokasi anggaran indikatif yang besar, yaitu sebesar Rp 217,86 triliun pada tahun 2026. Jika terealisasi, BGN akan menjadi salah satu lembaga negara dengan anggaran terbesar. Kepala BGN, Dadan Hindaya, menyatakan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk menyerap bahan baku pangan dari masyarakat.

Besarnya anggaran BGN ini menuai perhatian dari kalangan legislatif. Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengingatkan akan potensi penyalahgunaan anggaran jika pengawasan tidak diperketat. Ia menekankan pentingnya penerapan sistem yang ketat dan baik oleh BGN untuk mencegah anggaran jumbo ini menjadi lahan korupsi bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Nurhadi juga menyoroti potensi konflik kepentingan dalam penggunaan dana yang sangat besar ini, dan menekankan bahwa penggunaannya harus akuntabel dan kredibel.

Selain memberikan dampak positif pada pemenuhan gizi, program MBG diharapkan dapat memberikan dampak positif pada sektor pertanian, peternakan, dan industri pangan. Dadan Hindaya menyebutkan bahwa program ini akan membuka pasar baru yang menyerap produk pangan dari petani dan peternak lokal. Program MBG menargetkan 82,9 juta penerima manfaat, termasuk 5 juta santri, sehingga menciptakan permintaan terpusat untuk berbagai produk pangan seperti beras, telur, ayam, ikan, sayur, buah, dan susu. Pemerintah daerah juga didorong untuk aktif mendukung penyediaan bahan baku dan infrastruktur dapur umum dengan adanya jaminan pasar dari negara.