Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengambil langkah tegas dengan menangguhkan sementara aktivitas pariwisata di sejumlah lokasi strategis, termasuk Wayag yang terletak di Distrik Waigio Barat Kepulauan. Keputusan ini diambil menyusul aksi pemblokiran yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, menyatakan bahwa penutupan sementara ini bertujuan untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban. "Saya menginstruksikan penutupan sementara aktivitas wisata di Waigio Barat Kepulauan sebagai langkah antisipatif," ujarnya, seperti dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (12/6/2025).

Keputusan ini merupakan buntut dari pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang melibatkan sejumlah menteri pada Senin (9/6). Keempat perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera.

Akibat pencabutan IUP tersebut, masyarakat yang sebelumnya bekerja dan mendapatkan manfaat ekonomi dari PT Melia Raymond Perkasa dan PT KSM melakukan aksi protes dengan memblokir akses ke sejumlah lokasi wisata di Wayag. Mereka merasa kehilangan mata pencaharian dan menuntut solusi dari pemerintah daerah.

Sebagai respons terhadap situasi ini, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat telah melakukan kunjungan ke Pulau Manyaifun dan Batan Pele pada Rabu (11/6) untuk meninjau langsung kondisi di lapangan dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

"Kami telah turun langsung ke Pulau Manyaifun untuk berdialog dan mendengarkan keluhan masyarakat. Hasil dari kunjungan ini akan kami bahas lebih lanjut dalam forum musyawarah adat," jelas Bupati Orideko Burdam.

Beliau menekankan pentingnya menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yang baik dan mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat yang terdampak penutupan tambang nikel. "Saya mengajak seluruh pihak untuk menghindari konflik dan mengedepankan komunikasi yang konstruktif. Dalam waktu dekat, kami akan menggelar musyawarah adat untuk mencari solusi konkret," pungkasnya.

Berikut poin - poin penting yang telah di lakukan Pemerintah Raja Ampat:

• Melaksanakan kunjungan ke Pulau Manyaifun dan Batan Pele, Rabu (11/6/), untuk melihat kondisi di sana dan sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat.
• Melaksanakan gelar tikar adat untuk menyelesaikan masalah dengan damai.