Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan kembali membuka peluang bagi mahasiswa di seluruh Indonesia untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan masyarakat. Program yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2025 ini, akan memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa yang terpilih, dengan pengakuan minimal 4 Satuan Kredit Semester (SKS).

KKN Kebangsaan merupakan program tahunan yang diselenggarakan pada masa transisi semester genap ke ganjil. Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan mahasiswa dalam pembangunan masyarakat. Pada tahun 2024, KKN Kebangsaan telah sukses dilaksanakan di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan. Untuk tahun 2025, lokasi pelaksanaan dan tema spesifik masih akan diumumkan lebih lanjut oleh panitia penyelenggara, Universitas Hasanuddin.

Implementasi dan Tujuan KKN Kebangsaan

Dalam KKN Kebangsaan, mahasiswa akan ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil di berbagai desa. Mereka akan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktik nyata di lapangan. Interaksi langsung dengan masyarakat lokal, pemahaman terhadap kondisi sosial-ekonomi, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian integral dari pengalaman KKN. Mahasiswa diharapkan mampu merancang dan melaksanakan program-program yang memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kriteria Peserta dan Seleksi

Dr. Ninuk Purnaningsih, Ketua Tim Pengembang KKN Kebangsaan 2025, menyampaikan bahwa jumlah peserta dari setiap kampus akan ditentukan lebih lanjut oleh Universitas Hasanuddin. Faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran menjadi pertimbangan dalam penentuan kuota peserta. Informasi lebih detail akan diumumkan melalui kanal resmi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Meski demikian, mahasiswa dari perguruan tinggi yang tidak mewajibkan KKN tetap dapat berpartisipasi sebagai peninjau. Status peninjau memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar dan berkontribusi, dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh universitas penyelenggara. Partisipasi sebagai peninjau membuka kesempatan belajar dan berkontribusi tanpa mengurangi kesempatan bagi mahasiswa yang kampusnya mewajibkan KKN.

Persyaratan bagi Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi yang ingin berpartisipasi dalam KKN Kebangsaan harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya adalah penyelenggaraan KKN sebagai mata kuliah wajib bagi program sarjana. Pengalaman mengikuti KKN Kebangsaan sebelumnya juga menjadi nilai tambah. Selain itu, perguruan tinggi perlu mengajukan proposal yang akan dievaluasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

Pembekalan dan Materi KKN

Sebelum diterjunkan ke lokasi penugasan, peserta KKN Kebangsaan 2025 akan mengikuti serangkaian pembekalan. Materi pembekalan mencakup penguatan nilai-nilai kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme, serta pencegahan radikalisme dan penyalahgunaan narkoba, yang disesuaikan dengan konteks wilayah KKN. Mahasiswa juga akan dibekali dengan pemahaman mendalam tentang filosofi KKN, profil lokasi KKN (kondisi fisik, sosial ekonomi, dan sosial budaya), serta kemampuan mengidentifikasi masalah dan potensi pengembangan daerah.

Manfaat dan Tujuan KKN Kebangsaan

KKN Kebangsaan bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan dan kepemimpinan pada mahasiswa. Selain itu, program ini juga mengembangkan soft skills penting seperti komunikasi, pemecahan masalah, adaptasi, dan keterampilan interpersonal. Diharapkan, mahasiswa dapat menerapkan program-program yang meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. KKN juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan ide-ide inovatif yang bermanfaat bagi pembangunan desa.

Alur Pelaksanaan KKN

Berikut adalah alur pelaksanaan KKN Kebangsaan:

• Tiba di lokasi
• Sosialisasi program KKN Kebangsaan pada masyarakat
• Diskusi dengan masyarakat
• Adaptasi
• Belajar langsung di tengah masyarakat
• Bekerja sama dan bersinergi
• Implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)
• Koordinasi
• Pelaporan

Setiap program yang dirancang dan dilaksanakan harus memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, berfokus pada pemecahan masalah lokal dan pengembangan potensi desa untuk mencapai kemandirian.