Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia kembali menjadi sorotan. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) RI, Dahnil Anzar, mengungkapkan adanya permasalahan serius terkait validitas laporan kesehatan jemaah haji. Temuan BP Haji mengindikasikan adanya praktik pelaporan yang tidak jujur, di mana kondisi kesehatan jemaah yang sebenarnya tidak memenuhi syarat, namun tetap diberangkatkan ke Tanah Suci.

Menurut Dahnil, masalah ini sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan, bahkan memicu protes dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Pihak Saudi menyayangkan pengiriman jemaah dengan kondisi kesehatan yang memprihatinkan, karena berpotensi membahayakan keselamatan mereka sendiri dan jemaah lainnya. Ketidaksesuaian antara laporan kesehatan dan kondisi riil jemaah haji menjadi fokus utama keluhan tersebut.

Persoalan ini, lanjut Dahnil, bukan hanya terkait dengan integritas laporan kesehatan, tetapi juga menyoroti kelemahan dalam sistem skrining kesehatan jemaah haji di Indonesia. BP Haji menemukan bahwa proses validasi aspek istithaah kesehatan, atau kemampuan jemaah untuk melaksanakan ibadah haji dari sisi kesehatan, tidak berjalan efektif sejak dari Tanah Air.

Selain masalah laporan kesehatan, Dahnil juga menyoroti kekurangan jumlah tenaga medis yang bertugas melayani jemaah haji. Rasio petugas kesehatan yang tidak seimbang dengan jumlah jemaah haji menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi kurang optimal. Keterbatasan ini juga menjadi perhatian serius Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi.

Menanggapi permasalahan ini, BP Haji berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem layanan kesehatan dan tenaga medis. Pembenahan ini menjadi bagian dari upaya perbaikan penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan, dengan target peningkatan kualitas layanan pada penyelenggaraan haji tahun 2026. Evaluasi akan mencakup peninjauan kembali prosedur skrining kesehatan, peningkatan validitas laporan kesehatan, dan penambahan jumlah tenaga medis yang bertugas.

Berikut poin-poin permasalahan yang ditemukan:

• Laporan kesehatan jemaah haji yang tidak jujur.
• Lemahnya sistem skrining kesehatan.
• Protes dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi.
• Keterbatasan jumlah tenaga medis.

BP Haji berkomitmen untuk mengatasi permasalahan ini dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji demi kenyamanan dan keselamatan jemaah.