Polemik kembali mencuat terkait rencana pemerintah untuk merevisi aturan rumah subsidi dengan opsi bangunan inti seluas 18 meter persegi yang dibangun di atas lahan 25 meter persegi. Usulan ini menuai berbagai tanggapan dari para pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Di satu sisi, gagasan ini dipandang sebagai solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal generasi muda, terutama di wilayah perkotaan yang padat penduduk. Rumah subsidi dengan ukuran yang lebih kecil dianggap lebih terjangkau, memungkinkan generasi muda untuk memiliki hunian dekat dengan pusat aktivitas dan pekerjaan mereka. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran serius mengenai standar kelayakan hunian yang berpotensi terabaikan.

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjelaskan bahwa opsi rumah subsidi minimalis ini masih dalam tahap kajian mendalam dan belum final. Berbagai aspek regulasi dan dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat menjadi pertimbangan utama. Pemerintah menekankan bahwa rancangan ini tetap akan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka ruang untuk desain rumah subsidi yang lebih terjangkau.

Namun, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memberikan pandangan yang berbeda. BP Tapera menyarankan agar luas lahan minimal rumah subsidi tetap dipertahankan pada angka 30 meter persegi. Hal ini bertujuan agar selaras dengan peraturan yang ada dan memberikan ruang tumbuh yang memadai bagi penghuni di masa depan.

Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi sorotan dalam perdebatan ini:

• Kebutuhan Generasi Muda: Rumah subsidi minimalis dianggap sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan hunian generasi muda di perkotaan yang memiliki keterbatasan anggaran.
• Standar Kelayakan Hunian: Muncul kekhawatiran bahwa ukuran rumah yang terlalu kecil dapat mengabaikan standar kelayakan hunian, seperti ruang gerak yang memadai dan akses terhadap sanitasi yang layak.
• Regulasi dan Hukum: Pemerintah menegaskan bahwa rancangan rumah subsidi minimalis akan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.
• Ruang Tumbuh: BP Tapera menekankan pentingnya ruang tumbuh bagi penghuni di masa depan, sehingga menyarankan agar luas lahan minimal tetap dipertahankan.
• Backlog Perumahan: Pemerintah berharap bahwa skema rumah subsidi minimalis dapat membantu menekan angka backlog kebutuhan rumah nasional yang saat ini mencapai jutaan unit.

Perdebatan mengenai rumah subsidi minimalis ini mencerminkan kompleksitas dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara keterjangkauan, kelayakan, dan keberlanjutan dalam merumuskan kebijakan perumahan yang efektif.