Kebijakan Baru: ASN Diizinkan Gelar Rapat di Hotel, Tingkat Hunian Hotel di Sumenep Alami Peningkatan

Pemerintah kembali memberikan angin segar bagi industri perhotelan dan restoran dengan memperbolehkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengadakan kegiatan rapat di hotel dan restoran. Kebijakan ini disambut baik oleh pelaku usaha perhotelan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Kebijakan ini merupakan respons terhadap penurunan drastis yang dialami oleh sektor perhotelan dan restoran akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah sebelumnya. Dampak positif dari kebijakan baru ini mulai dirasakan oleh Myze Hotel, salah satu hotel bintang empat di Sumenep. Peningkatan signifikan dalam pemesanan kamar dan ruang pertemuan dari berbagai instansi pemerintah mulai terlihat.

Eko Wahyudi, Room Division Manager Myze Hotel Sumenep, mengungkapkan bahwa sejak isu pembukaan anggaran untuk perjalanan dinas dan kegiatan rapat mencuat, pihaknya telah menerima sejumlah pemesanan dari berbagai kedinasan dan penyelenggara Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). Meskipun belum banyak instansi yang memanfaatkan fasilitas hotel untuk kegiatan mereka, Eko meyakini bahwa tren positif ini akan terus berlanjut dan secara bertahap kembali ke kondisi semula.

"Informasi terbaru mengindikasikan bahwa anggaran untuk perjalanan dinas dan rapat telah dibuka kembali. Dalam beberapa bulan terakhir, kami telah menerima beberapa pemesanan dari berbagai kedinasan dan penyelenggara MICE," ujar Eko.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa sebagian besar instansi yang mengadakan kegiatan di Myze Hotel berasal dari wilayah Madura dan sekitarnya. Hingga saat ini, belum ada instansi dari luar daerah yang memanfaatkan fasilitas hotel untuk kegiatan rapat atau residential meeting. Perjalanan dinas dari luar kota memang ada, namun tidak disertai dengan kegiatan rapat yang signifikan.

Kebijakan yang memperbolehkan pemerintah daerah (Pemda) untuk mengadakan rapat di hotel dan restoran ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran sebelumnya tidak dimaksudkan untuk melarang penyelenggaraan rapat atau pertemuan penting di hotel dan restoran. Tito menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan bisnis hotel dan restoran, yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian daerah. Sektor ini juga memiliki rantai pasokan yang luas, termasuk penyediaan makanan dan minuman, yang melibatkan banyak pelaku usaha kecil dan menengah.

  • ASN
  • Hotel
  • Rapat
  • Sumenep
  • Pemesanan
  • Anggaran
  • Instansi Pemerintah
  • MICE
  • Perjalanan Dinas
  • Mendagri
  • Tito Karnavian
  • Ekonomi Daerah