Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Penegasan ini disampaikan dalam forum International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC).

Dalam forum tersebut, Tito Karnavian menyoroti kompleksitas pembangunan infrastruktur di Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Ia menjelaskan bahwa kondisi geografis yang unik menuntut pendekatan pembangunan yang beragam dan terintegrasi.

"Membangun infrastruktur bukanlah perkara mudah. Kita memerlukan kombinasi transportasi udara, laut, dan darat, serta transportasi digital," ujarnya, seraya menekankan pentingnya konektivitas yang komprehensif.

Mengingat sistem desentralisasi yang dianut Indonesia, Tito menjelaskan bahwa Pemda memiliki peran signifikan dalam tata kelola pembangunan, termasuk dalam sektor infrastruktur. Alokasi anggaran yang besar ke daerah, mencapai Rp 938 triliun dari total anggaran nasional sebesar Rp 4.000 triliun, menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk memberdayakan daerah.

Jika ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 402 triliun, total anggaran yang dikelola oleh 552 Pemda (38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten) mencapai Rp 1.300 triliun. Hal ini, menurut Tito, mencerminkan pembagian kewenangan yang kompleks dalam pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Pembagian kewenangan ini memungkinkan setiap tingkat pemerintahan menjalankan peran sesuai dengan skala wilayah dan kebutuhannya masing-masing. Contohnya, jalan nasional menjadi wewenang pemerintah pusat, jalan provinsi ditangani gubernur, dan jalan kota/kabupaten menjadi tanggung jawab wali kota/bupati. Di tingkat desa, alokasi dana desa sejak 2015 telah mendorong pembangunan infrastruktur lokal, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas air bersih.

Dalam satu dekade terakhir, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah telah membuahkan hasil nyata di berbagai sektor infrastruktur, termasuk:

• Sumber daya air
• Permukiman
• Jalan
• Transportasi darat dan udara
• Pelabuhan
• Sistem irigasi
• Infrastruktur desa

"Setidaknya, kita telah mencapai sejumlah target, seperti sumber daya air," kata Tito.

Hingga tahun 2025, panjang jalan provinsi telah mencapai lebih dari 50.000 kilometer (km), sementara jalan kabupaten dan kota hampir mencapai 500.000 km. Selain itu, desa-desa telah membangun lebih dari 33.000 km jalan, jembatan kecil, pasar desa, tambatan perahu, embung, penahan tanah, fasilitas olahraga, dan akses air bersih.

Tito Karnavian menutup paparannya dengan menegaskan pentingnya pembagian kewenangan dan urusan pemerintahan yang jelas antara pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur. Ia mendorong penguatan kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan melalui pendekatan whole of government.

"Kami perlu memperkuat kolaborasi dan sinergi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur secara nasional," tegasnya.

Dengan kolaborasi dan sinergi yang kuat, pembangunan infrastruktur nasional dapat berjalan lebih efektif dan efisien, memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.