Pramono Anung Desak Koordinasi Proyek Galian di Jakarta untuk Urai Kemacetan
Jakarta menghadapi permasalahan kemacetan yang kompleks, salah satunya dipicu oleh proyek-proyek galian yang berlangsung di berbagai titik jalan raya. Menanggapi hal ini, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menekankan pentingnya koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut.
Menurut Pramono, kurangnya koordinasi seringkali menyebabkan proyek galian dilakukan secara bersamaan di lokasi yang berdekatan, memperparah kemacetan lalu lintas. Ia menyoroti perlunya manajemen proyek yang terintegrasi, di mana jadwal dan tahapan proyek dari berbagai instansi diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan dampak negatif terhadap arus lalu lintas.
"Sering kali terjadi kemacetan karena kerjaan-kerjaan lapangan. Seperti kemarin, kami secara khusus mengadakan rapat. Pekerjaan di sumber daya air, Kementerian PUPR, penggalian kabel, dan sebagainya, ini yang mengganggu," ujar Pramono.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, M Taufik Zoelkifli, mendukung seruan Pramono dan menambahkan bahwa pengalaman Pramono sebagai mantan menteri di kabinet Presiden Joko Widodo seharusnya memfasilitasi koordinasi yang lebih baik dengan kementerian terkait. Taufik berpendapat bahwa Pramono memiliki pemahaman yang mendalam tentang mekanisme kerja pemerintah pusat dan daerah, sehingga mampu menjembatani komunikasi dan menyelaraskan jadwal proyek.
Lebih lanjut, Pramono menyoroti keberadaan proyek galian yang terbengkalai atau tidak aktif, namun tetap memakan ruang jalan dengan pagar atau penyekat. Kondisi ini, menurutnya, semakin memperburuk kemacetan. Ia telah menginstruksikan agar lokasi proyek yang tidak aktif segera dibuka untuk lalu lintas, sehingga dapat mengurangi beban kemacetan.
"Kalau pekerjaan belum dilanjutkan, seyogianya bedeng ataupun penyekatnya itu dibuka. Supaya tidak menimbulkan kemacetan. Ini yang saya minta untuk ditertibkan," tegasnya.
Pramono juga menyampaikan hal ini setelah meninjau sistem pengendalian lalu lintas berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di kantor Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Abdul Muis, Jakarta Pusat, Rabu (11/6). Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah DKI Jakarta untuk memanfaatkan teknologi dalam mengatasi masalah kemacetan, namun koordinasi proyek galian tetap menjadi faktor kunci dalam menciptakan kelancaran lalu lintas di Ibu Kota.