Masyarakat nelayan di Tegal menyuarakan kekecewaan terhadap kinerja 100 hari pertama Walikota Dedy Yon Supriyono dan Wakil Walikota Tazkiyatul Muthmainnah. Mereka menilai bahwa janji-janji perbaikan nasib nelayan dan penanganan masalah pesisir belum terealisasi.

Riswanto, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pasangan pemimpin daerah ini belum mencerminkan keberpihakan terhadap sektor kelautan dan perikanan, serta pemberdayaan komunitas nelayan. Kritikan ini muncul dari berbagai keluhan yang disampaikan oleh nelayan melalui forum diskusi kelompok dan media sosial.

Beberapa isu utama yang menjadi perhatian adalah:

• Pendangkalan Sungai: Sedimentasi parah di beberapa alur sungai menghambat akses kapal nelayan, menyebabkan kerugian ekonomi dan meningkatkan risiko banjir rob.
• Ancaman Abrasi: Erosi pantai mengancam lahan tambak dan permukiman warga, terutama di wilayah Muarareja dan sekitarnya.
• Tumpang Tindih Kewenangan: Konflik kewenangan antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten Tegal menghambat penanganan masalah infrastruktur sungai yang mendesak.
• Status Lahan yang Tidak Jelas: Kepemilikan lahan di kawasan nelayan Muarareja masih menjadi masalah, menghambat pengembangan ekonomi dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga.
• Keterbatasan Fasilitas: Nelayan kecil kesulitan melakukan pendaratan ikan dan bongkar muat perbekalan karena fasilitas yang kurang memadai di pelabuhan.
• Kurangnya Dukungan untuk Industri Pengolahan Hasil Laut: Usaha pengolahan hasil laut yang dijalankan oleh istri nelayan dan pelaku usaha kecil belum mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah daerah.

Riswanto menambahkan bahwa kontribusi nelayan kecil melalui retribusi TPI (Tempat Pelelangan Ikan) seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Ia juga menyoroti potensi produk perikanan Tegal sebagai ikon kuliner daerah yang belum dimaksimalkan.

Persoalan ini perlu segera diatasi agar kesejahteraan nelayan dan potensi ekonomi pesisir Tegal dapat ditingkatkan. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan yang ada, termasuk memperjelas status lahan, meningkatkan fasilitas pelabuhan, dan memberikan dukungan kepada industri pengolahan hasil laut.