Wacana pemangkasan kuota haji bagi Indonesia tengah menjadi sorotan. Pemerintah Arab Saudi dikabarkan mempertimbangkan pengurangan kuota hingga 50 persen. Wakil Kepala Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa pertimbangan ini didasari evaluasi penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini yang dinilai kurang optimal.

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Dahnil menjelaskan bahwa keluhan dan evaluasi tersebut disampaikan langsung oleh pejabat Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada Kepala BPKH. Evaluasi ini menjadi semacam peringatan keras agar Indonesia segera berbenah diri dalam penyelenggaraan haji di masa mendatang. Menurut Dahnil, wacana pemotongan kuota muncul sebagai respons atas temuan berbagai permasalahan selama pelaksanaan haji tahun ini yang dianggap menimbulkan kesemrawutan.

Meski belum ada keputusan final, Dahnil menegaskan bahwa pembahasan mengenai pemangkasan kuota ini sudah mencapai level internal di Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Langkah ini dipertimbangkan sebagai upaya untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa di tahun-tahun mendatang.

Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah data kesehatan jemaah haji Indonesia yang dinilai tidak transparan. Pemerintah Arab Saudi merasa keberatan dengan pemberangkatan jemaah haji yang kondisi kesehatannya kurang optimal. Mereka menyampaikan kekhawatiran bahwa jemaah haji dengan kondisi kesehatan yang buruk dapat menimbulkan masalah selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

"Mereka protes kepada kami, mempertanyakan mengapa Indonesia mengirimkan jemaah haji yang kondisinya sudah memprihatinkan, yang kemudian menjadi masalah bagi mereka di dalam negeri," ujar Dahnil menirukan pernyataan pejabat Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

Selain masalah kesehatan jemaah, evaluasi juga menyoroti permasalahan yang terjadi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), terutama terkait transportasi, konsumsi, dan akomodasi. Pemerintah Arab Saudi juga mengklarifikasi bahwa tidak ada pernyataan maaf dari pihak kerajaan kepada Kementerian Agama Indonesia terkait kekacauan dalam penyelenggaraan haji, berbeda dengan pemberitaan yang beredar.

Berikut beberapa poin permasalahan yang menjadi sorotan:

• Data Kesehatan Jemaah: Kurangnya transparansi dan ketidakakuratan data kesehatan jemaah haji Indonesia menjadi perhatian utama.
• Kondisi Jemaah Haji: Keberangkatan jemaah haji dengan kondisi kesehatan yang kurang optimal menimbulkan masalah selama pelaksanaan ibadah haji.
• Permasalahan di Armuzna: Transportasi, konsumsi, dan akomodasi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina masih menjadi isu yang perlu diperbaiki.
• Klarifikasi Pernyataan Maaf: Pemerintah Arab Saudi membantah telah menyampaikan permohonan maaf terkait kekacauan penyelenggaraan haji.

Evaluasi ini diharapkan menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji di masa mendatang, mulai dari proses seleksi jemaah, persiapan kesehatan, hingga pengelolaan logistik dan akomodasi di Arab Saudi.