Pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden mengindikasikan fleksibilitas terkait penerapan kembali tarif impor yang sebelumnya diberlakukan di era Presiden Donald Trump. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, dalam keterangannya di hadapan Komite Anggaran dan Sarana DPR, menyampaikan bahwa penundaan penerapan tarif dapat diperpanjang bagi mitra dagang utama AS yang menunjukkan komitmen positif dalam negosiasi perdagangan yang sedang berlangsung.

Bessent menjelaskan bahwa Amerika Serikat memiliki 18 mitra dagang penting, dan pemerintah berupaya mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan negara-negara tersebut. Pemerintah AS terbuka untuk menunda tanggal implementasi kebijakan tarif sebagai upaya untuk melanjutkan diskusi konstruktif dengan negara-negara dan blok perdagangan, termasuk Uni Eropa. Indikasi ini muncul di tengah kekhawatiran akan berakhirnya penangguhan tarif yang diumumkan sebelumnya, dimana sebelumnya Presiden Trump menangguhkan tarif selama 90 hari pada tanggal 9 April lalu. Periode penangguhan sementara ini akan segera berakhir dalam waktu kurang dari satu bulan.

Pernyataan Bessent mengisyaratkan bahwa AS tidak akan serta merta memberlakukan kembali tarif jika negosiasi masih berlangsung dengan itikad baik. Namun, pejabat pemerintahan belum secara eksplisit menyatakan kesediaan untuk memperpanjang penangguhan tarif 90 hari tanpa adanya kemajuan signifikan atau persyaratan perjanjian yang disepakati sebelum masa penangguhan berakhir. Pemerintahan AS sebelumnya telah menyatakan optimisme terkait penandatanganan kesepakatan dagang dengan beberapa negara, namun hingga saat ini, baru perjanjian formal dengan Inggris dan perjanjian kerangka kerja dengan China yang telah diumumkan secara resmi oleh Gedung Putih.

Rincian lengkap dari perjanjian kerangka kerja dengan China masih belum sepenuhnya terungkap, meski pengumuman telah dilakukan sebelumnya. Fleksibilitas pemerintah AS dalam mempertimbangkan perpanjangan penangguhan tarif menunjukkan pendekatan yang hati-hati dan upaya untuk menjaga stabilitas dalam hubungan perdagangan global di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Langkah ini juga dapat dilihat sebagai sinyal kepada mitra dagang AS bahwa pemerintah AS mengutamakan diplomasi dan negosiasi dalam menyelesaikan sengketa perdagangan.