Kemacetan yang kerap menghantui Ibukota akibat proyek galian di jalan raya menjadi perhatian serius dari berbagai pihak. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera merealisasikan sistem manajemen lalu lintas terpadu yang komprehensif.

Menurut Wibi, sistem ini krusial untuk mengkoordinasikan seluruh proyek galian agar tidak saling tumpang tindih dan mengganggu jam-jam sibuk. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pemberian sanksi tegas kepada kontraktor yang lalai dalam merapikan kembali lokasi galian setelah pekerjaan selesai.

"Pekerjaan galian harus dikonsolidasikan dan diatur waktunya agar tidak bertabrakan dan mengganggu jam sibuk. Harus ada sanksi juga buat kontraktor yang asal gali tapi tidak segera dirapikan," tegas Wibi.

Politisi dari Partai NasDem ini juga menyoroti kebutuhan mendesak masyarakat akan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai proyek galian yang sedang berlangsung. Ia mengkritik praktik penutupan jalan secara tiba-tiba tanpa sosialisasi yang memadai, yang dapat menyebabkan kebingungan, stres, dan keterlambatan bagi warga.

"Yang paling penting, publik itu butuh kepastian dan informasi. Jangan tiba-tiba jalan utama ditutup setengah badan tanpa sosialisasi. Warga kan jadi bingung, stres, telat kerja," ujarnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Wibi mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mengembangkan sebuah dashboard publik yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Dashboard ini harus memuat informasi lengkap mengenai lokasi proyek galian, jadwal pelaksanaan, dan perkiraan dampaknya terhadap lalu lintas. Dengan demikian, warga dapat mengantisipasi dan mengatur rute perjalanan mereka dengan lebih baik.

"Saya dorong Pemprov buat bikin dashboard publik, transparan, yang bisa dipantau warga soal jadwal dan lokasi galian aktif. Biar warga bisa atur rute dan Pemprov kelihatan kerja rapi," jelas Wibi.

Sebelumnya, permasalahan proyek galian yang menjadi penyebab kemacetan di Jakarta juga telah disoroti oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung. Ia menekankan pentingnya penertiban lokasi pekerjaan lapangan yang mangkrak dan koordinasi yang lebih intensif dengan kementerian dan lembaga terkait.

Saat meninjau sistem pengendalian lalu lintas berbasis kecerdasan buatan (AI) di Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Pramono mengungkapkan bahwa kemacetan seringkali disebabkan oleh pekerjaan lapangan yang tidak terkoordinasi dengan baik. Ia menyoroti proyek-proyek yang berkaitan dengan sumber daya air, Kementerian PUPR, dan penggalian kabel sebagai contoh-contoh yang sering mengganggu arus lalu lintas.

Pramono juga mengkritik keberadaan galian yang terbengkalai namun tetap dipagari atau diberi penyekat, yang memperparah kondisi lalu lintas. Ia telah meminta agar lokasi proyek yang tidak aktif segera dibuka untuk mengurangi kemacetan.

"Kalau pekerjaan belum dilanjutkan, seyogianya bedeng ataupun penyekatnya itu dibuka. Supaya tidak menimbulkan kemacetan. Ini yang saya minta untuk ditertibkan," tegasnya.