Polisi Selidiki Permintaan THR Tak Wajar dari Pengurus RW Jembatan Lima

Kehebohan terjadi di wilayah Jembatan Lima, Jakarta Barat, menyusul beredarnya surat edaran yang meminta sejumlah uang sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pengusaha setempat. Surat yang diduga dikeluarkan oleh pengurus RW tersebut kini tengah menjadi sorotan publik dan menjadi perhatian serius pihak kepolisian. Beredar di media sosial, surat edaran tersebut menuai kontroversi karena meminta kontribusi finansial yang dinilai tak wajar dari para pengusaha yang memanfaatkan lahan parkir di wilayah tersebut. Nilai yang diminta pun terbilang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp 1.000.000 per perusahaan.

Surat yang berkop dan cap resmi pengurus RW tersebut menyatakan bahwa dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk anggota Linmas dan operasional kepengurusan RW. Batas waktu pengumpulan dana ditetapkan satu minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Langkah pengurus RW ini menuai kecaman dari berbagai kalangan masyarakat, karena dianggap sebagai pungutan liar yang tidak transparan dan melanggar aturan. Praktik ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya para pengusaha yang merasa dipaksa untuk memberikan kontribusi tersebut.

Menanggapi polemik ini, pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Tambora, Jakarta Barat, melalui Kapolsek Kompol Kukuh Islami, menyatakan telah membentuk tim untuk menyelidiki kasus tersebut. Langkah awal yang akan dilakukan adalah pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pengurus RW yang mengeluarkan surat edaran tersebut. "Kami akan memanggil pengurus RW untuk dimintai keterangan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," tegas Kompol Kukuh dalam keterangannya. Pihak kepolisian berkomitmen untuk menindak tegas jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam kasus ini.

Lebih lanjut, Kompol Kukuh menghimbau kepada masyarakat yang merasa terganggu atau resah dengan adanya permintaan THR oleh oknum tertentu agar segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan segera dan diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kepolisian menegaskan komitmennya untuk melindungi warga dari praktik-praktik pungutan liar yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana di lingkungan pemerintahan tingkat RW. Permintaan THR yang dilakukan dengan cara tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif, bahkan dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum jika tidak dibarengi dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas. Kejelasan peruntukan dana yang akan dikumpulkan juga menjadi hal penting yang harus dipertanyakan, agar tidak terjadi penyalahgunaan dana. Polisi pun kini tengah berupaya mengungkap berbagai aspek terkait kasus ini, mulai dari motif di balik permintaan THR tersebut hingga proses pengumpulan dan penggunaan dana yang dikumpulkan.

Berikut beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam kasus ini:

• Surat edaran permintaan THR yang diduga dikeluarkan oleh pengurus RW Jembatan Lima.
• Besaran permintaan THR yaitu Rp 1.000.000 per perusahaan.
• Batas waktu pengumpulan dana satu minggu sebelum Idul Fitri.
• Penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polsek Tambora.
• Himbauan kepada masyarakat untuk melaporkan jika merasa terganggu oleh permintaan THR yang tidak wajar.

Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pengurus RW untuk selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan dan pengumpulan dana, serta menghindari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan keresahan dan pelanggaran hukum.