Pemerintah Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan untuk Ketahanan Nasional

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan fokus utama pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur nasional yang berkelanjutan. Penegasan ini disampaikan dalam pidato pembukaannya di International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC).

AHY menekankan pentingnya mewujudkan visi pembangunan infrastruktur melalui tindakan nyata. Pemerintah menetapkan lima prioritas utama yang akan menjadi landasan strategi infrastruktur nasional:

• Ketahanan Pangan dan Air: Pemerintah berupaya meningkatkan ketahanan pangan dan air melalui rehabilitasi sistem irigasi seluas lebih dari 2,5 juta hektare. Pembangunan bendungan multifungsi, perluasan fasilitas penyimpanan dingin, dan penguatan agro-logistik juga menjadi fokus utama untuk mencapai kemandirian bangsa dalam sektor pangan dan air.
• Energi Bersih: Pemerintah mempercepat transisi menuju energi bersih dengan mengembangkan energi terbarukan. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), pembangkit panas bumi, dan pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) menjadi prioritas. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan elektrifikasi pedesaan dan mengembangkan smart grid. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 menargetkan penambahan kapasitas sebesar 69,5 GW, dengan 76% berasal dari energi terbarukan dan sistem penyimpanan energi.
• Konektivitas Merata dan Terintegrasi: Pemerintah terus mengembangkan koridor transportasi terintegrasi yang mencakup kereta api, jalan, pelabuhan, dan bandara. Pembangunan ini diprioritaskan di wilayah tertinggal seperti Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Selain itu, pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur digital, mengingat koneksi broadband kini memiliki peran yang sama pentingnya dengan infrastruktur fisik.
• Kota Layak Huni dan Tangguh: Pemerintah berinvestasi dalam pengembangan kota layak huni dan tangguh. Hal ini mencakup pembangunan perumahan terjangkau, pengembangan berbasis transit, bangunan hijau, peningkatan kualitas udara, dan pengendalian banjir. Program multiphase di pantai utara Jawa telah dimulai untuk melindungi penduduk pesisir dari ancaman penurunan tanah dan kenaikan muka air laut. Pemerintah memproyeksikan lebih dari 70% penduduk Indonesia akan tinggal di kota pada tahun 2045.
• Reformasi Pembiayaan untuk Infrastruktur Berkelanjutan: Pemerintah membangun ekosistem pembiayaan infrastruktur yang menggabungkan inovasi, kemitraan, dan penciptaan nilai jangka panjang. Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), green bonds, blended finance, serta kerja sama dengan Danantara dan mitra global menjadi bagian dari strategi ini.

AHY menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dalam mencapai tujuan pembangunan infrastruktur. Kementerian Agraria dan Tata Ruang bertanggung jawab atas pengelolaan lahan, kepastian hak, dan keadilan spasial. Kementerian Pekerjaan Umum fokus pada penyediaan akses air bersih, sanitasi, jalan, dan jembatan. Kementerian Perhubungan bertanggung jawab atas konektivitas laut, darat, dan udara. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman fokus pada penyediaan hunian terjangkau dan layak. Kementerian Transmigrasi bertanggung jawab atas penguatan wilayah perbatasan dan pemerataan pembangunan.

AHY menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap jalan tol harus membuka potensi ekonomi, dan setiap pelabuhan harus terintegrasi dengan sistem logistik nasional. Infrastruktur tidak hanya harus ada, tetapi juga harus berfungsi sebagai sistem yang menyatukan bangsa, membuka peluang, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konferensi ICI 2025 dihadiri oleh para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Duta Besar negara-negara sahabat, anggota DPR/MPR dan DPD RI, para Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati serta delegasi, para pemimpin dunia usaha, dan mitra pembangunan.

Hampir 7.000 peserta dari 26 negara, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Uni Eropa, Spanyol, Vietnam, Iran, Singapura, Turki, Hungaria, Myanmar, Denmark, Prancis, Inggris, Rusia, Jerman, Uruguay, Finlandia, Swiss, dan Azerbaijan, hadir dalam konferensi ini. ICI 2025 menjadi platform penting untuk kolaborasi internasional, dengan partisipasi berbagai investor dan lembaga pembiayaan terkemuka, seperti Macquarie (Australia), GIC (Singapura), World Bank, International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), dan The Asia Group.